Banyak Pihak Belum Didengar Pandangannya Terkait RUU Pertanahan

Banyak Pihak Belum Didengar Pandangannya Terkait RUU Pertanahan
Pakar Kehutanan UGM Yogyakarta San Afri Awang ( Foto: istimewa )
Fuska Sani Evani / LES Selasa, 16 Juli 2019 | 12:02 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pakar Kehutanan UGM Yogyakarta San Afri Awang mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, mengingat banyak pihak terkait yang belum didengar pandangannya, padahal sangat penting karena terkair secara langsung. Untuk itu, sebaiknya DPR yang masa kerjanya hanya tinggal sekitar dua setengah bulan, menyerahkan pembahasan RUU ini pada DPR hasil Pemilu 2019.

“Saya menduga upaya untuk segera mengesahkan RUU Pertanahan ini, padahal banyak pihak terkait belum didengar pandangannya, karena ada aroma untuk melegalkan kawasan yang selama ini dinilai ilegal atau belum memiliki izin yang sah. RUU Pertanahan ini juga lebih berpihak pada pengusaha besar, bukan pada kepentingan rakyat kecil kebanyakan yang tengah diperjuangkan Presiden untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan,” ujar San Afri Awang, di Yogyakarta, Selasa (16/7).

Dengan alasan seperti itu, San Afri berpandangan, sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan ditunda untuk didalami kembali pada periode DPR hasil Pemilu 2019 yang sebentar lagi akan dilantik. “Jika alasan RUU ini fokus pada masalah agraria, hal itu sudah ada Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan Perhutanan Sosial. Masyarakat kecil mendapatkan akses kepemilikan legal dibawah TORA dan juga Perhutanan Sosial.Semua itu dalam kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan,” katanya.

San Afri melanjutkan, hingga Mei 2019, TORA mencapai 2,4 juta hektare (ha), Perhutanan Sosial sebesar 3,1 juta Ha, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 Ha. “Jika dalam kedua program utama Jokowi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini masih ada kelemahan, mari diperbaiki bersama dan bukan mempercepat pengesahan RUU Pertanahan yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak,” kata San Afri.

Lebih lanjut ia mengungkapkan keprihatinannya, atas naskah RUU Pertanahan yang bertabrakan dengan regulasi lain dan ini berpotensi menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Sebab, persoalan tanah adalah persoalan hajat hidup orang banyak, bukan kepentingan kelompok kecil masyarakat. “Karena itu, apabila DPR mewakili kepentingan masyarakat, maka masyarakat dalam hal ini pihak terkiat harus didengar langsung masukan dan pemikirannya soal RUU Pertanahan ini. Saya mengamati, masyarakat sipil selama ini tidak dilibatkan, juga unsur masyarakat yang berkonflik terkait tanah/lahan,” paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan