Tujuh Provinsi Terdampak Kekeringan

Tujuh Provinsi Terdampak Kekeringan
Warga mengangkat ember berisi air bersih usai pengedropan air bersih di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2019). PMI Kabupaten Tegal terpaksa mengedrop air bersih hingga tiga bulan mendatang, karena sebanyak 22 desa di lima kecamatan Kabupaten Tegal mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih sejak satu bulan terakhir. ( Foto: ANTARA FOTO )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Senin, 22 Juli 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 2.086 desa yang terdapat di 590 kecamatan di 84 kabupaten dan 7 provinsi terdampak kekeringan. Diperkirakan kemarau tahun 2019 lebih kering dibanding tahun 2018. Puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus. Untuk mengatasi dampak kekeringan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah melakukan dropping air bersih sebanyak 6,7 juta liter.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengatakan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kekeringan melanda 15 kabupaten, Nusa Tenggara Barat (NTB) 9 kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta 2 kabupaten, Jawa Barat 12 kabupaten, Jawa Timur 10 kabupaten dan Jawa Tengah 21 kabupaten.

"Penanganan jangka pendek sudah dilakukan antara lain dropping air bersih, menambah jumlah mobil tangki, hidran umum, membuat sumur bor, kampanye hemat air dan bantuan dana siap pakai,” katanya saat dihubungi Beritasatu.com di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Selain itu juga dibuat rencana jangka menengah dan panjang, seperti revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai, pembuatan embung, pembangunan waduk, pengendalian pemanfaatan air tanah, dan perbaikan saluran irigasi.

Di samping itu, juga diberikan bantuan bibit pohon bernilai ekonomis dan ekologis seperti pohon sukun dan aren.

Agus menambahkan, saat ini dari inventarisasi BNPB Daerah (BNPBD), daerah yang sudah mengeluarkan surat keputusan bupati/walikota terkait siaga darurat kekeringan yakni NTT 6 kabupaten, di mana 3 kabupaten di antaranya masih dalam proses pembuatan surat keputusan. Kemudian, NTB 3 kabupaten, Jawa Timur 25 kabupaten, Jawa Tengah 12 kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta 3 kabupaten, Jawa Barat 3 kabupaten dan Banten 1 kabupaten.

Kekeringan juga memberi dampak terhadap petani. Indonesia sebagai negara agraris, diberkahi kekayaan alam berlimpah namun memiliki tantangan besar terhadap ketidakpastian iklim yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah membangun konsep sekolah lapang iklim (SLI). Menurut Agus, SLI sangat baik di tengah anomali cuaca.

"Sekarang ini musim sudah tidak cocok lagi dengan pranata mongso (aturan waktu musim) yang dipelajari dari nenek moyang. Ada global warming dan lainnya sehingga musim tidak bisa diprediksi lagi," ungkapnya.

Oleh sebab itu, SLI ini sangat bagus untuk membantu petani menentukan kapan harus menanam. Saat ini masih banyak petani di lapangan yang hanya kira-kira dalam musim tanam, sehingga banyak yang gagal.

Selain itu perlu juga digalakkan kampanye hemat air. Apa yang dilakukan di Gunung Kidul, lanjutnya, melalui program hemat air dengan menampung air wudu lima kali sehari untuk menyiram tanaman itu sangat bagus dicontoh.



Sumber: Suara Pembaruan