Pemindahan Ibu Kota Baru Harus Berbasis Risiko Bencana

Pemindahan Ibu Kota Baru Harus Berbasis Risiko Bencana
Jumpa pers di BNPB tentang perkembangan terkini bencana, antara lain kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan aktivitas gunung api, Jumat 30 Agustus 2019. ( Foto: ari supriyanti rikin )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Jumat, 30 Agustus 2019 | 18:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur masih terjadi. Banyak pakar yang memberikan masukan dan kritikan pada rencana Presiden Joko Widodo tersebut, tak terkecuali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga menyebutkan bahwa untuk membangun ibu kota baru harus dilandasi kajian risiko bencana.

Deputi Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja, saat di temui di sela-sela jumpa pers di Jakarta, Jumat (30/8/2019) mengatakan, pembuatan analisis risiko bencana sebaiknya terbuka sehingga bisa dievaluasi publik.

Wisnu menambahkan, secara landskap, Kalimantan Timur tergolong aman, namun masih ada risiko yang perlu didetailkan. Ancaman bencana di Kalimantan Timur yang dominan adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Wisnu menjelaskan, potensi banjir yang terlihat di peta potensi bencana InaRisk BNPB terjadi di muara-muara sungai dekat pantai. Mendatang, dalam membangun, tata ruang berbasis kajian risiko bencana harus dilakukan. Jangan sampai justru banjir meluas ke sejumlah wilayah.

"Selama nanti tata ruang bisa dibuat, dikendalikan sebaik-baiknya, maka risiko bencana tidak terjadi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Potensi dan ancaman bencana hidrometeorologi lanjutnya, akan berkembang ketika terjadi permasalahan lingkungan. Menurutnya lingkungan yang rusak akan memperluas sebaran daerah terdampak banjir.

Sementara itu, untuk potensi gempa dan tsunami indeks bahayanya rendah. Wisnu menyebut, jika daerah tertentu memiliki potensi tsunami maka tidak boleh dijadikan permukiman.

"Tsunami walaupun kecil, kalau desain tata ruangnya salah, akan menjadi bencana," ucap Wisnu.

Untuk potensi gempa kata Wisnu, pembuatan bangunan tahan gempa harus dibuat jika di suatu daerah rawan gempa. Gempa sebenarnya tidak fatal tetapi bangunan yang roboh yang menyebabkan korban jiwa.

Di samping itu, ditambah Wisnu, yang perlu diwaspadai saat ada pembukaan kegiatan besar di suatu wilayah, otomatis menarik urbanisasi. Diperlukan tata ruang berkonsep green dan smart city, termasuk memastikan pasokan dan kualitas air di ibu kota baru tersebut.

Hitungan Statistik

Semenrara Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia Widjo Kongko juga mengungkapkan, dari simulasi dan pemodelan di wilayah Kalimantan Timur, potensi risiko tsunami kategori rendah-sedang sekitar 1-3 meter.

"Kita perlu mewaspadai hitungan statistik sumber yang bukan berasal dari tektonik," kata ahli tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini.

Menurutnya, longsor bawah laut cukup potensial dan perlu kajian lebih detail. Ia mengimbau agar ada kajian mendalam terkait potensi risiko tsunami dari sumber nontektonik.



Sumber: BeritaSatu.com