Penegakan Hukum Karhutla Bukan Cuma Tanggung Jawab KLHK

Penegakan Hukum Karhutla Bukan Cuma Tanggung Jawab KLHK
Foto udara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis 29 Agustus 2019. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, hutan dan lahan yang terbakar dari bulan Januari hingga Agustus 2019 mencapai lebih dari 1.832 hektare dan masih terus meluas. ( Foto: Antara Foto )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Jumat, 30 Agustus 2019 | 18:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyatakan serius melakukan pencegahan, penanganan hingga penegakan hukum (gakkum) kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini terlihat dari menurunnya luas kebakaran dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu kontribusi penegakan hukum juga memberi efek jera.

Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor Profesor Bambang Hero mengatakan, upaya gakkum telah dilakukan KLHK berupa menerapkan semua sanksi, mulai sanksi administrasi, pidana dan perdata.

"Ekspektasi yang diharapkan masyarakat itu besar sekali, khususnya kepada KLHK. Padahal penegakan hukum karhutla bisa ditangani oleh pihak kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda hingga bareskrim Mabes Polri," ucapnya di Jakarta, Jumat (30/8/2019) pagi.

Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Daerah, kabupaten, dan provinsi sebenarnya juga punya kewenangan untuk melakukan upaya penegakan hukum. Hanya saja usaha dan upaya penegakan hukum yang mereka lakukan tidak terdengar. Begitu juga dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian yang punya Undang-Undang tentang Perkebunan.

"Mestinya mereka juga aktif, tetapi nyatanya tidak banyak terdengar tentang penegakan hukum yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya KLHK lah yang menjadi gantungan dalam penegakan karhutla bersama dengan pihak kepolisian," paparnya.

Bila saja semua pihak melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai kewenangannya, maka bukan tidak mungkin kata Bambang, karhutla akan semakin bisa dikendalikan. Ia juga menilai, upaya penanganan karhutla tahun ini lebih siap karena belajar dari kejadian karhutla di tahun-tahun sebelumnya.

"Hanya saja ada beberapa respons yang tampak seperti tergagap-gagap. Hal itu bisa terjadi karena kejadiannya di luar dugaan khususnya pada lahan gambut seperti kejadian bulan Februari, Maret dan beberapa bulan terakhir," kata Bambang.

Beberapa daerah yang terbakar itu kata dia adalah daerah baru yang dibuka. Sementara sisanya sebagian besar sudah pernah terjadi sebelumnya hanya terjadi pergeseran lokasi saja.

Sebelumnya, pelaksana tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B Panjaitan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, menekankan keseriusan pemerintah dalam upaya penegakan hukum karhutla. Aspek pencegahan dan penanganan karhutla, kata Raffles, mampu menekan jumlah luas lahan yang terbakar. Luas karhutla 2018 sebesar 510.564 hektare (ha) sedangkan hingga Juli 2019 sebesar 135.748 ha.

"Artinya ini masih sepertiganya dari tahun lalu, lebih rendah. Agustus kita belum hitung. Tetapi dalam sebulan ini, kita padamkan sekitar 14.000 ha. Jika dikalkulasikan, mungkin sekitar 150.000 ha hingga Agustus ini," katanya di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Di samping itu, upaya pencegahan juga sudah dilakukan jauh-jauh hari. Provinsi rawan karhutla juga lebih dini menetapkan status siaga darurat.

Tekan Emisi Karbon
Saat ini lanjutnya, pemerintah juga berupaya menekan emisi karbon yang berkolerasi dengan perubahan iklim. Kebakaran gambut tentu menyumbang emisi karbon besar. Namun setelah tahun 2015, pemerintah bisa menekan emisi karbon.

Raffles menjelaskan, saat kebakaran hebat di tahun 2015, emisi karbon yang dilepaskan mencapai 802,9 juta ton CO2 ekuivalen. Kemudian menurun di tahun 2016 menjadi 90,2 juta ton CO2 ekuivalen, dan tahun 2017 sebesar 24,6 juta ton ekuivalen. Di tahun 2018 emisi karbon kembali naik menjadi 162,6 juta ton ekuivalen dan hingga pertengahan 2019 kembali turun menjadi 38 juta ton ekuivalen.

"Upaya penanganan karhutla juga dioptimalkan. Sebanyak 23.000 petugas diterjunkan, patroli di 1.461 desa rawan karhutla dan pemasangan 15 unit thermal kamera," ucap Raffles.

Dari 15 unit kamera pendeteksi asap itu, baru empat yang beroperasi di wilayah rawan karhutla. Selain mendeteksi asap, teknologi ini mampu menangkap atau memonitor jika ada aktivitas pembalakan liar dan perburuan satwa liar. Selain itu tambahnya, pemadaman karhutla lewat darat dan udara terus dilakukan.

Dari sisi penegakan hukum, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah melakukan penyegelan terhadap 27 lokasi perusahaan pemegang konsesi yang terbakar sejak 3 Agustus hingga 26 Agustus 2019.

Lokasi tersebut berada di lima provinsi, yaitu 4 konsesi di Riau, 1 konsesi di Jambi, 1 konsesi di Sumatera Selatan, 17 konsesi di Kalimantan Barat, dan 4 konsesi di Kalimantan Tengah, dengan total areal yang disegel seluas 4.490 ha



Sumber: Suara Pembaruan