3 Keuntungan Indonesia Terkait Moratorium Izin Hutan

3 Keuntungan Indonesia Terkait Moratorium Izin Hutan
Hutan Indonesia ( Foto: Pusterad.mil.id )
Winda Ayu Larasati / WIN Senin, 16 September 2019 | 15:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia pernah dianggap sebagai salah satu negara pembalak hutan di dunia pada 2014 lalu. Namun anggapan itu berubah bersamaan dengan penghentian pemberian izin baru pembukaan lahan di hutan alam dan lahan gambut atau moratorium hutan secara permanen oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019.

Dari moratorium yang belum diterbitkan ke publik tersebut dapat menyelamatkan 66,2 juta hektare hutan alam dan lahan gambut dari kerusakan.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menghapus deforestasi di hutan alami dan lahan gambut sekaligus restorasi terhadap lahan terdegradasi.

Ada tiga keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari larangan permanen tersebut yaitu:

1. Tidak ada deforestasi di hutan alam primer dan lahan gambut

Indonesia bisa menahan emisi ekuivalen 32 gigaton karbon dioksida atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh 6,1 miliar pengguna kendaraan per tahun, jika menjaga hutan alam primer dan lahan gambut.

Moratorium izin baru hutan alam primer dan lahan gambut diberlakukan sejak 2011 di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berakhir Juli 2019. Jokowi juga memutuskan moratorium menjadi permanen pada Agustus 2019.

Dari hasil analisa Global Forest Watch (GFW) memperlihatkan bahwa tutupan hutan yang hilang di area moratorium mengalami penurunan. Hilangnya tutupan hutan di area berhutan di hutan alam primer dan lahan gambut sebesar 533.000 hektare pada 2016, namun menurun drastis menjadi 157.000 hektare di tahun 2017 dan 139.000 hektare di tahun 2018.

Luas area yang masuk dalam moratorium berada di angka stabil selama tiga tahun terakhir yakni sekitar 66 juta hektare. Artinya, jika aturan ini dijadikan permanen untuk area moratorium disertai pengawasan yang ketat, Indonesia bisa menghapus deforestasi untuk hutan alam primer dan lahan gambut.

2. Kehidupan penduduk adat di sekitar hutan terjamin

Ada 25.000 desa di sekitar hutan di Indonesia dengan 9.261 desa masuk ke dalam area moratorium.

Bila moratorium menjadi permanen, maka penduduk dan komunitas masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan dan bergantung pada hutan bisa hidup tanpa khawatir akan masuknya konsensi baru ke lahan mereka.

Penduduk adat di sekitar hutan menggantungkan hidup dari hasil hutan seperti karet, rempah-rempah, buah-buahan, rotan dan lainnya. Dengan dukungan tata kelola hutan yang baik, mereka dapat meningkatkan taraf hidup tanpa harus mengandalkan hasil kayu.

3. Menurunkan kebakaran hutan dan lahan

Hutan mempengaruhi iklim, begitu juga sebaliknya. Dengan memburuknya perubahan iklim yang berujung pada kekeringan, maka hutan menjadi rentan dengan kebakaran dan berakibat kepada deforestasi serta degradasi hutan.

Namun, potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dikurangi dengan larangan baru ini.

Berdasarkan data dari Global Forest Watch memperlihatkan sebanyak 1.537 titik api di area berhutan di kawasan moratorium seluas 60,9 juta hektare sepanjang Juli dan Agustus 2019. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yang mencatat sebanyak 736 dan 1004 titik api.

Dengan data tersebut, Indonesia membutuhkan pendekatan tata kelola hutan yang berbeda, apabila ingin menurunkan kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau di tahun 2019.

Melarang pembukaan lahan di hutan alam dan lahan gambut secara permanen merupakan kunci untuk upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan.



Sumber: The Conversation, Pusterad.mil