PSI Minta Bupati dan Gubernur Ikut Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

PSI Minta Bupati dan Gubernur Ikut Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi yang kritis akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 kini terbakar kemali. Sekitar 90 % dari 12.500 hektare hutan lindung gambut yang kini dikelola Restorasi Ekosistem (RE) World Wildlife Fund (WWF) Indonesia itu hangus terbakar selama kemarau tiga bulan terakhir. ( Foto: Suara Pembaruan / Radesman Saragih )
Yustinus Paat / HA Selasa, 17 September 2019 | 00:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak wali kota, bupati, dan gubernur terkait, serta Presiden Joko Widodo untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. PSI berharap semua pihak tersebut bekerja sama mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan.

“Ini kerja bersama. Semua aparat pemerintahan terkait harus bahu-membahu dan berkoordinasi. Kebakaran hutan dan lahan ini sudah sangat memperihatinkan,“ kata juru bicara PSI bidang lingkungan hidup, Mikhail Gorbachev Dom kepada Beritasatu.com, Senin (16/9/2019).

Selain itu, Gorba, sapaan akrab Mikhail, meminta pemerintah agar fokus membantu masyarakat yang terkena bencana asap. Menurut dia, ketersediaan masker dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan serta distribusinya ke daerah-daerah yang terdampak harus dipastikan.

“Kelompok rentan seperti masyarakat berpendapatan rendah, lanjut usia, dan anak-anak harus mendapat perhatian lebih,” tandas Gorba.

Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus lenyap dari Indonesia. Gorba menegaskan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah bencana yang dipicu siklus iklim lima tahunan, mirip banjir besar.

Siklus ini terjadi karena ada pembukaan lahan dan pengeringan lahan gambut seperti saat ini. Hal yang juga mempengaruhi adalah cara pembukaan lahan dengan membakar, yang bukan hanya dilakukan masyarakat tapi juga perusahaan besar.

“Kami sungguh berharap Moratorium Hutan Permanen yang diteken 5 Agustus 2019 menjadi langkah awal dalam perbaikan tata kelola hutan Indonesia. Melalui anggota DPRD yang tersebar di wilayah kabupaten/kota, PSI siap mengawal perbaikan tata kelola hutan, khususnya hutan gambut,” terang dia.

Gorba mengingatkan, mengatasi kebakaran hutan gambut tidak sama dengan mengatasi kebakaran hutan biasa. Menurut dia, sumber kebakaran hutan gambut bisa berada jauh di bawah permukaan tanah dan karenanya sangat sulit dipadamkan.

Pada 2014, kebakaran hutan dan lahan sangat parah dan menjadi catatan Presiden Jokowi. Karena itu, dibentuklah Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 untuk mencegah terulangnya kembali kebakaran.

“Namun mengairi gambut memang lebih sulit daripada mengeringkannya. BRG kalah cepat dengan kekeringan yang memicu hotspot di banyak lahan gambut,” pungkas Gorba.



Sumber: BeritaSatu.com