Atasi Karhutla, Ekosistem Gambut Harus Dipulihkan

Atasi Karhutla, Ekosistem Gambut Harus Dipulihkan
Suasana Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang tampak gelap akibat asap tebal, Minggu (22/9) siang. Ribuan hektare lahan gambut di sekitar tersebut masih membara dan menyebarkan asap hingga Minggu sore. (Foto: Beritasatu Photo / Radesman Saragih)
Ari Supriyanti Rikin / IDS Selasa, 24 September 2019 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang menunjukkan adanya perilaku buruk terhadap lingkungan yang masih terjadi. Apalagi kerusakan gambut sangat masif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ekosistem gambut perlu dipulihkan dan dikembalikan menjadi ekosistem rawa gambut.

Gambut sejatinya punya kemampuan menyimpan air dalam jumlah besar. Praktik pengeringan gambut dengan kanal-kanal membuat gambut sangat mudah terbakar jika tersulut api.

Apalagi aktivitas pembukaan lahan dengan membakar masih dipandang sebagai cara yang mudah dan murah. Pemulihan gambut pun tidak mudah dan tidak cepat.

Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja mengatakan, karhutla terjadi karena ada segitiga api yang terdiri atas oksigen, bahan bakar (gambut yang kering karena kerusakan), dan panas (titik api atau dibakar).

"Ini jadi problem kita. Oleh karena itu kita lakukan operasi besar-besaran untuk penanggulangannya. Yang paling efektif adalah pencegahan," kata Wisnu dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 Tanggap Bencana Karhutla di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ia pun menyebut, karhutla yang meluas akan bisa cepat padam dengan hujan. Namun kondisi cuaca kering dan periode musim kemarau yang panjang karena El Nino lemah membuat musim hujan mundur.

Upaya pemadaman darat dan udara terus dilakukan dengan waterbombing dan hujan buatan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Ke depan lanjutnya, upaya pencegahan, pemulihan gambut dan membuka peluang mata pencaharian alternatif masyarakat di lahan gambut seperti menanam tanaman lokal yang cocok di lahan gambut yang basah dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta konsep akuakultur yang memang butuh air harus dilakukan. Dengan begitu, lahan gambut tidak perlu dikeringkan.

Sejak Januari hingga Agustus 2019 luas karhutla mencapai 328.724 hektare (ha) dengan perincian di lahan mineral 239.161 ha (73%) dan gambut 89.563 ha (27%). Penderita ISPA di enam provinsi dilanda karhutla yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mencapai 919.516 jiwa.

Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Apani Saharudin justru menyebut, rendahnya kesadaran masyarakat memicu banyaknya lahan terbakar.

"Sudah ada peraturan gubernur yang melarang membuka lahan dengan cara membakar," katanya.

Perusahaan di lahan gambut pun harus dilengkapi pasukan dan alat pemadaman karhutla.

Terkait dorongan agar pemda ikut serta dalam penegakan hukum, Apani berpandangan, yang bisa mencabut izin suatu perusahaan adalah si pemberi izin yaitu bupati. Untuk sanksi perlu mekanisme bersama untuk menjatuhkan sanksi.
Pemerintah Jambi pun lanjutnya sudah banyak melakukan penegakan hukum ada tujuh kasus terhadap masyarakat dan korporasi terkait karhutla.



Sumber: Suara Pembaruan