Pembasahan Lahan Gambut Prioritas Utama Cegah Karhutla

Pembasahan Lahan Gambut Prioritas Utama Cegah Karhutla
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan. ( Foto: Antara )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Jumat, 27 September 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Solusi permanen diperlukan jika tidak ingin kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Pencegahan dengan tetap menjaga gambut tetap basah harus dijadikan prioritas selain terus dilakukannya penegakan hukum.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengatakan, karena karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen.

"Seluruh daerah pejabat harus memiliki perhatian bahwa gambut kodratnya harus basah dijaga dan dipertahankan. Kondisi gambut yang kering akan mudah sekali dibakar," katanya dalam konferensi pers Antisipasi Karhutla Berlanjut di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Kodrat gambut memang basah, maka dulu disebut rawa gambut. Namun kenyataannya kini semua debit air berkurang, ditambah lagi ada kemarau panjang.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di tahun 2019 terjadi El Nino lemah. Doni menambahkan, cuaca di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan cuaca tahun 2015. Kekeringan terjadi hampir di seluruh wilayah gambut.

"Gambut yang kering ini sama saja seperti batu bara muda. Jika terbakar ibarat membakar batu bara hanya saja kualitasnya rendah. Pemadaman water bombing atau teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendapatkan hujan buatan hanya bersifat sementara," paparnya.

Kedalaman gambut Indonesia beragam bahkan hingga 20 meter. Jika kondisi gambut dikeringkan, kemudian dibakar, maka ruas atas bisa saja padam tetapi di dalamnya masih membara. Bahkan laporan di lapangan menyebutkan, ada yang tujuh hari belum padam. Upaya penanganan karhutla juga sebaiknya tidak hanya bersandar pada pemerintah pusat.

Sejak Februari 2019, pemerintah pusat pun sudah melakukan sosialisasi terkait kerentanan karhutla. Namun sekali lagi Doni menegaskan, saat ini bukan saatnya menyalahkan satu sama lain tetapi fokus pada pemadaman api.

Belajar dari karhutla yang terjadi saat ini tambahnya, menjelang musim hujan upaya pencegahan karhutla di gambut harus dilakukan. Pejabat di daerah juga harus berpikir bagaimana agar air di kanal-kanal itu tidak lepas tapi bisa membasahi gambut. Dengan begitu, saat musim kemarau tiba kondisi air gambut tetap basah di level yang ditetapkan sesuai aturan, yakni sedalam 40 centimeter dari atas permukaan tanah.

"Kebakaran memang tidak mungkin nol tapi bisa kita kurangi," ucapnya.

Adanya aktivitas di masyarakat lokal yang diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperbolehkan pembakaran lahan 2 hektare (ha) tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebab, prosesnya harus mendapat persetujuan pemerintah daerah setempat hingga level kepala desa.

Mungkin saja saat aturan itu dibuat, kondisi air gambut tahun 2008-2009 masih tinggi. Namun kini, setelah 10 tahun kondisi gambut semakin kering. Semangat undang-undang ini lanjutnya, adalah untuk membuka ruang kearifan lokal bagi petani daerah yang tidak punya teknologi untuk membuka lahan. Namun membakar tidak bisa sembarangan dilakukan karena harus ada izin dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa.

Oleh karena itu petani perlu disentuh dengan pendekatan agar tidak lagi membuka lahan dengan membakar. Bahkan, mereka sebaiknya diberi alternatif tanaman lokal yang bisa memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus membuat gambut basah. Budidaya ikan juga bisa dilakukan.

BNPB juga sudah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia agar para tokoh agama bisa memberi pesan pada umatnya untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan alam. Selain itu, BNPB juga melakukan edukasi bencana sejak dini.

"Tanpa adanya kerja sama dan kepedulian pemerintah kabupaten kota dan dan kepala desa rasanya sulit untuk menekan dan menihilkan karhutla. Keterlibatan perguruan tinggi juga sangat penting sesuai panggilan tri darma perguruan tinggi. Harapannya bisa terhindar dari karhutla tiap tahun," ungkap Doni.



Sumber: Suara Pembaruan