Pembasahan Lahan Gambut Prioritas Utama Cegah Karhutla
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pembasahan Lahan Gambut Prioritas Utama Cegah Karhutla

Jumat, 27 September 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Solusi permanen diperlukan jika tidak ingin kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Pencegahan dengan tetap menjaga gambut tetap basah harus dijadikan prioritas selain terus dilakukannya penegakan hukum.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengatakan, karena karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen.

"Seluruh daerah pejabat harus memiliki perhatian bahwa gambut kodratnya harus basah dijaga dan dipertahankan. Kondisi gambut yang kering akan mudah sekali dibakar," katanya dalam konferensi pers Antisipasi Karhutla Berlanjut di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Kodrat gambut memang basah, maka dulu disebut rawa gambut. Namun kenyataannya kini semua debit air berkurang, ditambah lagi ada kemarau panjang.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di tahun 2019 terjadi El Nino lemah. Doni menambahkan, cuaca di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan cuaca tahun 2015. Kekeringan terjadi hampir di seluruh wilayah gambut.

"Gambut yang kering ini sama saja seperti batu bara muda. Jika terbakar ibarat membakar batu bara hanya saja kualitasnya rendah. Pemadaman water bombing atau teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendapatkan hujan buatan hanya bersifat sementara," paparnya.

Kedalaman gambut Indonesia beragam bahkan hingga 20 meter. Jika kondisi gambut dikeringkan, kemudian dibakar, maka ruas atas bisa saja padam tetapi di dalamnya masih membara. Bahkan laporan di lapangan menyebutkan, ada yang tujuh hari belum padam. Upaya penanganan karhutla juga sebaiknya tidak hanya bersandar pada pemerintah pusat.

Sejak Februari 2019, pemerintah pusat pun sudah melakukan sosialisasi terkait kerentanan karhutla. Namun sekali lagi Doni menegaskan, saat ini bukan saatnya menyalahkan satu sama lain tetapi fokus pada pemadaman api.

Belajar dari karhutla yang terjadi saat ini tambahnya, menjelang musim hujan upaya pencegahan karhutla di gambut harus dilakukan. Pejabat di daerah juga harus berpikir bagaimana agar air di kanal-kanal itu tidak lepas tapi bisa membasahi gambut. Dengan begitu, saat musim kemarau tiba kondisi air gambut tetap basah di level yang ditetapkan sesuai aturan, yakni sedalam 40 centimeter dari atas permukaan tanah.

"Kebakaran memang tidak mungkin nol tapi bisa kita kurangi," ucapnya.

Adanya aktivitas di masyarakat lokal yang diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperbolehkan pembakaran lahan 2 hektare (ha) tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebab, prosesnya harus mendapat persetujuan pemerintah daerah setempat hingga level kepala desa.

Mungkin saja saat aturan itu dibuat, kondisi air gambut tahun 2008-2009 masih tinggi. Namun kini, setelah 10 tahun kondisi gambut semakin kering. Semangat undang-undang ini lanjutnya, adalah untuk membuka ruang kearifan lokal bagi petani daerah yang tidak punya teknologi untuk membuka lahan. Namun membakar tidak bisa sembarangan dilakukan karena harus ada izin dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa.

Oleh karena itu petani perlu disentuh dengan pendekatan agar tidak lagi membuka lahan dengan membakar. Bahkan, mereka sebaiknya diberi alternatif tanaman lokal yang bisa memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus membuat gambut basah. Budidaya ikan juga bisa dilakukan.

BNPB juga sudah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia agar para tokoh agama bisa memberi pesan pada umatnya untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan alam. Selain itu, BNPB juga melakukan edukasi bencana sejak dini.

"Tanpa adanya kerja sama dan kepedulian pemerintah kabupaten kota dan dan kepala desa rasanya sulit untuk menekan dan menihilkan karhutla. Keterlibatan perguruan tinggi juga sangat penting sesuai panggilan tri darma perguruan tinggi. Harapannya bisa terhindar dari karhutla tiap tahun," ungkap Doni.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Aksi Kekerasan, Komnas HAM: Tegakkan Hukum

Komnas HAM meminta kepolisian menegakkan hukum bagi setiap pelaku kekerasan, tidak terkecuali terhadap oknum aparat kepolisian.

NASIONAL | 27 September 2019

UU Setarakan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Lain

Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan-akan menjadi bagian yang terpisah dari Sisdiknas, sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

NASIONAL | 27 September 2019

Pemerintah Tak Akan Intervensi Sistem Kurikulum Pesantren

UU ini justru menguatkan dan memfasilitasi tradisi keilmuan yang selama ini berkembang di pesantren.

NASIONAL | 27 September 2019

Ungkap Penembakan di Sultra, Polisi Kumpulkan Bukti

Tim penyidik kepolisian masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku penembakan saat unjuk rasa, Kamis (26/9/2019).

NASIONAL | 27 September 2019

Pengesahan RUU Siber Ditunda karena Belum Ada Rapat Dengar Pendapat Publik

Pengesahan RUU Siber Ditunda karena Belum Ada Masukan Publik

NASIONAL | 27 September 2019

Sekretaris Dewan DPRD Depok Tetap Diminta Klarifikasi

Sekretaris Dewan DPRD Kota Depok tidak pernah membuat pernyatan yang menyudutkan.

NASIONAL | 27 September 2019

RUU Siber Batal Disahkan DPR

Sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia.

NASIONAL | 27 September 2019

Satu Tahun Lebih Berlalu, Kasus Nur Mahmudi Masih Gelap

Saling lempar berkas sudah empat kali bolak balik antara Polresta Depok dan Kejaksaan Negeri Depok.

NASIONAL | 27 September 2019

Soal Perppu KPK, Golkar Pahami Langkah Presiden Jokowi

Ace Hasan Syadzily meyakini Golkar akan mempertimbangkan dinamika yang ada, dan memahami langkah Presiden Jokowi.

NASIONAL | 27 September 2019

Presiden Instruksikan Penanganan Segera Korban Gempa Ambon

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk bergerak cepat membantu masyarakat Ambon pascagempa di wilayah tersebut.

NASIONAL | 27 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS