BIG-KLHK Susun Peta Rawan Karhutla

BIG-KLHK  Susun Peta Rawan Karhutla
Rakor Pengendalian Karhutla di Kalbar, Jumat (27/9/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Sahat Oloan Saragih)
Ari Supriyanti Rikin / EAS Sabtu, 21 September 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjalin kerja sama dalam penyusunan peta rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rencananya, kerja sama ini akan disepakati pada September 2019.

Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim, BIG, Ferrari Pinem mengatakan, dalam penanggulangan karhutla, tindakan yang tepat tidak sekadar pemadaman tetapi perlu penguatan terhadap pencegahan pada fase prabencana. Salah satu penguatan terhadap pencegahan ialah mengidentifikasi wilayah yang rawan akan karhutla. Caranya dengan memetakan kondisi saat ini terkait potensi-potensi fisik maupun nonfisik yang dapat menyebabkan kebakaran pada suatu wilayah, sehingga dapat dilakukan kesiapsiagaan dalam pencegahan karhutla.

"Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Ini sangat tepat dalam mengkondisikan penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di Indonesia," katanya saat dihubungi Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (21/9).

Dalam pengelolaan penanggulangan bencana, terjadi pola pergeseran paradigma dari yang bersifat responsif menjadi preventif, untuk mengurangi risiko. Hal ini menyebabkan porsi kegiatan prabencana menjadi lebih besar dan penting. Salah satu kegiatan prabencana yang sangat penting yaitu rencana kontingensi atau rencana siaga. Rencana kontingensi disusun sebelum terjadi bencana dan dilaksanakan saat akan atau terjadi bencana.

"Pemetaan rawan karhutla menekankan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerawanan karhutla. Selain disebabkan oleh faktor iklim, karhutla dapat disebabkan oleh faktor manusia," ucapnya.

Lebih dari 90% penyebab karhutla di Indonesia karena adanya faktor campur tangan manusia (antropogenik), baik disengaja maupun tidak disengaja. Motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan merupakan penyebab utama karhutla. Ferari menjelaskan, beberapa hal yang menyebabkan kebakaran adalah pembakaran untuk kegiatan persiapan lahan karena lebih mudah dan murah, penyebaran api yang tidak disengaja atau tidak terkendali dan penggunaan api dalam konflik sosial/tanah.

Oleh karena itu, pemetaan potensi fisik seperti tutupan lahan, hotspot. ketinggian, cuaca dan faktor nonfisik seperti perilaku masyarakat, lokasi perizinan peruntukan lahan, dan kondisi sosial budaya daerah menjadi indikator yang penting untuk dipetakan.

Ditambahkan Ferrari, untuk mengetahui kondisi eksisting dan pengaruhnya terhadap kerawanan karhutla, saat ini BIG dan KLHK menyiapkan standar pemetaan dalam mengidentifikasi potensi wilayah rawan karhutla.

"Meski dokumen pedoman pemetaan rawan karhutla sudah banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan maupun instansi terkait penanggulangan karhutla, namun hingga saat ini belum ada pedoman standar secara nasional yang disepakati oleh semua pihak," ungkapnya.

Di sisi lain keakuratan peta semakin dituntut untuk mengefektifkan operasionalisasi peta tersebut di lapangan baik pada tahap pencegahan maupun penanggulangan karhutla.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh berbagai instansi dan kelompok masyarakat harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, efektif dan efisien. Peta rawan karhutla juga harus menjadi pedoman untuk berbagai kegiatan seperti panduan patroli, penempatan posko-posko penanggulangan karhutla, pemantauan kesiapsiagaan, serta perencanaan kontingensinya.

Kerja sama inisiasi peta BIG dan KLHK ini, tambahnya, diarahkan dalam mengimplementasikan standar pemetaan rawan karhutla yang dituangkan dalam bentuk program penyediaan peta-peta tematik dalam mendukung penanggulangan karhutla. Selain itu juga untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penyediaan peta rawan karhutla di daerah.

"Penyediaan peta dapat saja diprioritaskan untuk daerah-daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam areal yang luas seperti daerah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara,” ucapnya.

Ditegaskan, bencana karhutla tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangannya adalah kerja sama yang masif dan koordinasi yang intensif antar pemerintah, swasta dan masyarakat demi penguatan pengelolaan penanggulangan bencana.



Sumber: Suara Pembaruan