Siti Nurbaya Ajak Kadin Buka Lapangan Kerja di Sektor LHK

Siti Nurbaya Ajak Kadin Buka Lapangan Kerja di Sektor LHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, memberikan sambutan di hadapan 120 peserta Rakornas Kadin untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa, 5 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 6 November 2019 | 14:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengajak para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan. Lingkup kerja dunia usaha terkait Kementerian LHK sangat luas antara lain melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan (TORA) serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masuarakat untuk pemulihan lingkungan.

Ajakan Menteri Siti Nurbaya tersebut disampaikan ketika memberikan sambutan di hadapan 120 peserta Rakornas Kadin untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (5/11/2019). Dalam forum dialog, selain menteri LHK juga hadir Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dan Wakil Ketua Umum Kadin Franky Wijaya.

Siti Nurbaya menjelaskan, lapangan kerja yang luas itu memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat. Juga bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan bagaimana masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumber daya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan, dan perikanan budi daya.

Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.

Dalam Rakornas Kadin ini, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan yaitu peningkatan lapangan kerja, membangun produksi untuk ekspor, serta bagaimana KLHK berusaha tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.

Hal ini, kata Siti Nurbaya, sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerja sama dunia usaha dan KPH untuk pangan. Hal itu telah diatur dalam Permen LHK Nomor 81 tahun 2016.

Siti Nurbaya mengatakan, sudah banyak terjadi aksi perubahan (corrective action) yang dilakukan oleh pemerintah melalui KLHK, dan di antaranya telah diimplementasikan, namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang muncul dalam implementasi program-program tersebut.

Langkah Korektif Pemerintah

Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang langkah-langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK. Berbagai langkah korektif yang telah dilakuka untuk kelancaran investasi di Indonesia.

“Penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan) dan lain-lain,” tambah Siti.

Siti Nurbaya mengatakan, untuk menyempurnakan sistem kerja yang semakin baik dalam dunia usaha bersama Kadin maupun masyarakat akar rumput, mala diperlukan langkah kolaboratif bersama.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani juga menegaskan hal tersebut dan menunjukkan bahwa selama ini sudah ada langkah responsif menteri LHK atas beberapa persoalan dunia usaha.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Franky Wijaya menyatakan, semakin membaiknya kinerja dan dukungan pemerintah serta adanya langkah kerja sama yang baik, maka diproyeksikan sektor pertanian akan dapat meningkatkan kontribusi GDP setidaknya hingga 1,5 % ke depan.

Sementara Menteri Siti Nurbaya menyampaikan ucapa terima kasih atas langkah-langkah yang telah di tempuh dunia usaha untuk mengatasi karhutla dan dalam mendukung operasi pemerintah dalam memadamkan karhutla.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepatuhan dalam tata kelola gambut oleh sekitar 68 pemegang konsesi hutan/HTI dan 123 perkebunan swasta, terutama sawit,” kata Siti Nurbaya.

Menteri Siti juga mengingatkan bahwa pada 2019 ada kurang lebih 79 perusahaan yang disegel karena indikasi karhutla dan sedang di tangani oleh pemerintah.

Ditegaskan Menteri Siti bahwa model pengawasan pemerintah dalam hal ini pengawasan pembinaan atau binawas. “Hal ini dilakukan agar kita terus membangun dengan baik dan dengan ramah lingkungan,” ujar Siti Nurbaya.

Terkait itu, kata Siti Nurbaya, dalam penanganan perselisihan dan potensi konflik masyarakat juga perlu dikelola dengan baik untuk membangun usaha bersama yang harmoni.

“Di antaranya melalui langkah-langkah sosialisasi dengan memberikan penjelasan, komunikasi, mediasi, serta usaha bersama antara dunia usaha, kelompok masyarakat dan didukung fasilitasi pemerintah,” ujar Siti Nurbaya.



Sumber: Suara Pembaruan