Indonesia Wajib Pastikan Reekspor Sampah Tiba di Negara Asal

Indonesia Wajib Pastikan Reekspor Sampah Tiba di Negara Asal
Barang bukti impor sampah plastik mengandung bahan berbahaya di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu 15 Juni 2019. ( Foto: AFP PHOTO )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Rabu, 6 November 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia harus memastikan pemulangan sampah (reeskpor) sampai di negara asalnya. Jangan sampai kontainer sampah itu justru transit atau bahkan menyasar ke negara lainnya. Hal ini akan menjadi preseden buruk dan Indonesia bisa dianggap turut mengotori negara lain di Asia.

Apalagi Indonesia sudah sejak tahun 2015 meratifikasi Konvensi Basel yang mengatur terkait larangan mengirim atau membuang sampah ke negara anggota dan di luar negara anggota.

Organisasi pengawas perdagangan limbah internasional Basel Action Network (BAN) bersama sejumlah organisasi lingkungan Indonesia seperti Ecoton, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Nexus3 menyebut situasi impor limbah di Indonesia dalam kondisi mengerikan.

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan, persoalan serius impor limbah dan sampah ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan lebih bertanggung jawab dalam menangani pengiriman sampah ilegal ke Indonesia. Persoalan itu diatasi sambil memberlakukan larangan penuh terhadap impor sampah di masa depan.

"Kami mendesak agar pemerintah melakukan investigasi lengkap terhadap bisnis impor limbah. Cabut izin pencemar dan berlakukan total larangan impor limbah," katanya di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Invasi limbah dan sampah ke Indonesia ini mulai meningkat drastis setelah dua tahun terakhir Tiongkok mengeluarkan kebijakan melarang impor hampir semua limbah ke dalam negaranya. Akibatnya, kontainer sampah dari sejumlah negara maju itu mencari negara berkembang untuk menjadi lokasi sasaran berikutnya.

Masuknya sampah ini diawali dari kebutuhan pabrik kertas di Indonesia yang 11 di antaranya berada di Jawa Timur membutuhkan kertas bekas untuk didaur ulang. Namun dalam kenyataannya, kontainer tidak murni berisi kertas bekas, melainkan bercampur sampah lain atau kontaminan lain seperti plastik dan bahan berbahaya beracun lainnya. Kontaminan ini oleh pabrik kertas tidak digunakan dan justru diserahkan atau dijual ke masyarakat lainnya. Padahal sampah tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan di Indonesia.

Kumpulan organisasi penggiat lingkungan semakin miris karena pengelolaan sampah di dalam negeri saja masih jauh dari harapan dan masih ditambah sampah dari negara lain.

Cofounder and Senior Advisor Nexus 3 Foundation Indonesia, Yuyun Ismawati mengungkapkan, pada 18 September 2019, pemerintah menyatakan pengiriman kembali kontainer limbah yang diimpor secara ilegal ke negara asalnya.

Nexus3 kembali mendapat informasi ada 70 nomor kontainer yang disita pemerintah dan ada 58 kontainer berasal dari Amerika Serikat. Kemudian kelompok pengawasan perdagangan limbah BAN melacak jalur pengembalian kontainer ilegal tersebut.

Yuyun menyebut, dari pelacakan itu, BAN menemukan dari 58 kontainer yang seharusnya dikembalikan ke Amerika Serikat, sebanyak 38 kontainer dialihkan ke India, 3 ke Korea Selatan, dan 1 kontainer masing-masing ke Thailand, Vietnam, Meksiko, Belanda dan Kanada. Hanya 12 dari 58 yang benar-benar dikembalikan ke Amerika Serikat sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah.

"Di bawah Konvensi Basel, Indonesia seharusnya mengambil kendali ketat atas ekspor ulang pengiriman limbah ilegal," tegas Yuyun.

Namun kenyataannya lanjut dia, tidak hanya melanggar janji untuk mengembalikan sampah ke negara asal, tetapi pemerintah juga gagal memberi tahu negara yang menjadi tujuan pengalihan, bahwa sampah akan dikelola dengan cara yang ramah lingkungan seperti yang disyaratkan Konvensi Basel.

Ikuti Tiongkok
Hal senada juga diserukan Manager of Research and Program Development Ecoton Daru Setyo Rini. Menurutnya, di Jawa Timur ada 11 pabrik kertas yang mengimpor sampah dari Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Impor sampah kertas ke Indonesia tambahnya mencapai 1,5 juta ton per tahun.

Namun sayangnya, dalam kertas bekas itu banyak kontaminan lain dan justru dijual oleh pengimpor di dalam negeri. Tumpukan sampah kertas yang dibuka saat sidak Gubernur Jawa Timur tertulis hanya 5% kontaminan, padahal ia yakin kadar kontaminan bisa lebih besar lagi. Seharusnya masalah persentase kontaminan dalam sampah impor ini diatur dengan tegas hanya sebesar 0,5%.

Oleh karena itu gabungan organisasi penggiat lingkungan hidup ini meminta agar Indonesia perlu memastikan pemulangan limbah impor ilegal kembali ke negara asal. Pemerintah Indonesia juga harus mengikuti jejak Tiongkok agar tidak menjadi tempat sampah global baru.



Sumber: Suara Pembaruan