KLHK dan KKP Diminta Tuntaskan Pencemaran Minyak di Karawang

KLHK dan KKP Diminta Tuntaskan Pencemaran Minyak di Karawang
Nelayan di Muaragembong, Kabupaten Bekasi memilih menghentikan kegiatan melaut semenjak tumpahan minyak Pertamina meluas hingga ke pesisir Kabupaten Bekasi. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Fana Suparman / FER Rabu, 6 November 2019 | 20:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu pesisir pantai Kabupaten Karawang tercemar tumpahan minyak Pertamina dari sumur YYA-1. Hingga saat ini, tercatat ada 14.721 warga terdampak tumpahan minyak tersebut.

"Karawang itu sampai sekarang problemnya belum selesai. Pertamina belum menyelesaikan (masalah) secara utuh,” ujar Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Untuk menuntaskan persoalan ini, Dedi berencana memboyong KLHK dan KKP untuk meninjau langsung lokasi pada pekan depan. Dedi berharap setelah meninjau langsung ke lokasi, KLHK dan KKP dapat mengambil langkah strategis menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kemudian segera mengambil penanganan yang lebih konkret agar problematika yang ada segera selesai. Karena kan ini sensitif,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pencemaran lingkungan ini sangat merugikan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dicontohkan, saat terjadi insiden jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, berdampak juga pada ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak laku di pasaran. Ditegaskan, persoalan pencemaran ini mempengaruhi psikologis calon pembeli yang menjadi enggan membeli ikan dari perairan Karawang karena khawatir tercemar.

"Aspek psikologi ini sangat cepat di masyarakat, apalagi yang sekarang ini tercemar oleh minyak. Jadi andaikan masih ada ikan tangkapan, orang enggak mau beli. Ini yang harus segera diselesaikan dengan cepat,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mendesak pemerintah segera berupaya memulihkan perekonomian warga. Salah satunya mencari solusi bagi warga yang menganggur dan kehilangan penghasilan selama pencemaran terjadi.

"Ini semua harus dengan cepat dipikirkan, diganti kehidupannya. Misal dengan bantuan pangan non tunai. Itu harus segera," tegas Dedi Mulyadi.



Sumber: Suara Pembaruan