BPPT Dorong Produk Ramah Lingkungan Kantongi Sertifikat LCA

BPPT Dorong Produk Ramah Lingkungan Kantongi Sertifikat LCA
Sawit pipilan. (Sumber: Investor Daily/Gora Kunjana)
Ari Supriyanti Rikin / FER Kamis, 7 November 2019 | 16:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menembus pasar global, produk ramah lingkungan Indonesia harus dilengkapi sertifikat life cycle assessment (LCA). Sertifikat ini memastikan produk yang dihasilkan bersumber dari bahan baku yang ramah lingkungan dan tidak meningkatkan jumlah emisi kotor yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Adiarso mengatakan, tahun 2020 organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) mulai memberlakukan LCA.

"Tahun depan, WTO mulai aplikasikan persyaratan global itu (produk ramah lingkungan)," kata Adiarso di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: Pemerintah Perkuat Diplomasi Sawit

Menurut Adiarso, Indonesia punya produk sawit namun akan kesulitan untuk diterima luar negeri karena mensyaratkan sertifikat siklus daur hidup dari suatu produk. Penilaian terhadap suatu produk itu dimulai dari bahan baku, energi yang digunakan hingga jejak karbon yang dihasilkan. Tanpa sertifikat LCA, produk Indonesia dinilai akan sulit menembus pasar luar negeri dan justru akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon.

"Kita rentan perdagangan global seperti sawit yang mensyaratkan harus adanya dokumen LCA. Kalau kita tidak mulai akan sulit berhubungan dengan pasar global," ungkapnya.

Namun, saat ini Indonesia belum mempunyai lembaga yang menjadi pusat data LCA atau life cycle inventory. Adiarso berharap, BPPT dengan tugas, fungsi dan kiprahnya saat ini bisa menjadi lembaga tersebut.

Baca Juga: Kantong Belanja Pati Singkong, Kuat dan Ramah Lingkungan

Menurutnya, negara lain seperti Jerman, Jepang, Malaysia dan Thailand sudah punya lembaga LCA itu. Sumber daya manusia (SDM) di BPPT, lanjut Adiarso, juga sudah dilatih ke Jerman terkait LCA. BPPT diyakini mampu menjadi lembaga LCA, menghimpun data secara nasional dan juga melakukan sertifikasi.

"Sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana industri hijau dengan mendorong pola produksi, bahan baku, energi, manajemen dan efisiensi energi," imbuh Adiarso.

Saat ini, BPPT juga sudah punya kemampuan audit teknologi dan audit energi. Bahkan sejak tahun 1988, BPPT sudah melakukan audit energi. Audit energi dilakukan untuk membantu industri mengindentifikasi penggunaan dan penghematan konsumsi energinya.

Adiarso mencontohkan, pabrik Semen Tonasa diaudit energi oleh BPPT dan direkomendasi sehingga implementasinya menghasilkan penghematan luar biasa. Bahkan, pabrik semen ini dinobatkan sebagai pabrik semen terbaik di Asean.

Baca Juga: ISCOP Jembatani Stakeholder Industri

Selain itu, ada juga Krakatau Steel yang dibantu BPPT menerapkan teknologi kontrol dan bisa menghemat miliaran rupiah. Selain penghematan energi juga ada dampak positifnya terhadap lingkungan.

PT Perkebunan Nusantara V juga dibantu dalam mengolah limbah sawit dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas. Gas metan yang dihasilkan diubah menjadi energi listrik.

"Upaya ini mengurangi emisi dan hasilkan listrik, dapat benefit dan hemat operasional karena mengunakan solar untuk kebutuhan listrik bisa diganti dengan pembangkit listrik tenaga biogas," ucap Adiarso.

Sementara itu, jika hadir produk yang ramah lingkungan, maka konsumen akan mendapatkan dampak positif dari lingkungan yang semakin lestari, ada penyelamatan lingkungan dan secara tidak langsung mengurangi emisi.



Sumber: Suara Pembaruan