Saatnya Sampah Dianalogikan Sebagai Energi

Saatnya Sampah Dianalogikan Sebagai Energi
Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya mengangkat timbunan sampah di Kali Jambe, Tambun utara.
Fajar Widhiyanto / FW Sabtu, 23 November 2019 | 14:36 WIB

Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat mengingat volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota-kota besar meningkat pesat setiap harinya sehingga menjadi masalah bagi sektor lingkungan hidup. Bahkan banyak yang menilai volume sampah di dalam negeri sudah dalam kondisi darurat jika tidak ditemukan solusi pengelolaan dan pengolahannya, salah satunya Indonesia Solid Waste Association (InSWA).

“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Khususnya Jakarta yang tidak memiliki TPA,”" kata Ketua InSWA, Sri Bebassari dalam pernyataannya yang diterima redaksi (23/11).

Beberapa waktu lalu sempat disampaikan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, Ibu Kota memproduksi 7.500 ton sampah per harinya. Sampah 7.500 ton tersebut jika ditumpukan dapat setara dengan ukuran Candi Borobudur. Sementara secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan volume sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun, jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg.

Tak heran sampah menjadi persoalan pelik bagi beberapa wilayah. Sebut saja Jakarta yang harus menggeser sampahnya ke Bekasi, lalu kasus tertutupnya permukaan kali di daerah Bekasi. Dikatakan Sri, pengelolaan sampah layaknya sebuah investasi yang harus dilakukan, karena banyak pihak mau membayar mahal demi sebuah areal yang bersih. Ia menyebut warga Singapura yang dikenakan iuran sekitar Rp200 ribu per bulan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah. Sampah pun ditangani oleh pihak yang kompeten.

Dan dalam pengelolaan serta pengolahannya, sampah diharapkan bisa memberikan imbas positif bagi kehidupan publik, salah satunya sampah yang dikelola tadi bisa dikonversi menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). “Jadi, ada benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya,"” kata Sri.

PLTSA dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Sri mengaku menjadi salah satu anggota tim pembuatan feasibility study penerapan PLTSA di beberapa lokasi.

Sementara Pemerintah saat ini terus berupaya mencari sumber energi terbarukan guna menjadi alternatif dari penggunaan sumber energi yang selama ini sebagian besar berasal dari minyak bumi. Kemunculan sumber energi baru bisa mengatasi ketergantungan Indonesia atas impor minyak bumi yang masih tinggi.

Sedangkan bagi perusahaan penyedia setrum negara PT PLN Persero, PLTSA bukanlah barang baru. Medio September 2019 lalu, PLN mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Desa Mojosongo, Surakarta. Proyek ini merupakan pilot project pemanfaatan sampah untuk pembangkit energi listrik di kota lainnya.

Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement) antara PLN dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power pada akhir Desember 2018 lalu. Pembangunan PLTSa Surakarta ini dilakukan dalam 2 tahap dengan kapasitas masing masing 5 MW, artinya setelah rampung total kapasitasnya menjadi 10 MW. Melalui kerja sama tersebut PLN siap memanfaatkan energi baru terbarukan dengan membeli energi listrik dari PT Solo Citra Metro Plasma Power sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Setelah beroperasi, PLTSa ini akan mampu melistriki kurang lebih 4.585 pelanggan dengan asumsi pemakaian kWh rata-rata perbulan sebesar 275 kWh untuk pelanggan rumah tangga daya 1300 VA. Tidak hanya menyediakan listrik yang berbasis energi baru terbarukan, pembangunan PLTSa ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi masalah sampah.

Sri Bebassari juga mengingatkan lima aspek yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pertama adalah aspek hukum. Terkait hal ini, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No 18. tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah

Kedua, aspek kelembagaan. Dalam hal ini adalah langkah konkret yang diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang pengelolaan sampah mulai dari kementerian hingga tingkat RT. Ketiga, aspek pendanaan. Mengelola sampah memang tidak murah. Sri mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa rupiah seharusnya APBN dan APBD menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga.

Keempat, aspek sosial budaya. Dalam aspek ini, Sri meminta budaya bersih harus dimulai sejak dini oleh masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihilangkan. Untuk mengubah prilaku masyarakat ini, perlu dibuatkan dulu aturannya,
Sedangkan aspek kelima adalah aspek teknologi. Aspek teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi pengelolaan sampah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sri menyebutkan aspek teknologi bisa menghasilkan efek samping yang berdampak pada sektor lainnya. "Efek samping yang ditimbulkan dari kegiataan pengelolaan limbah sampah itu bergantung pada teknologi yang digunakan," katanya.

Jika mengacu pada peta jalan pengelolaan sampah di ibukota Jakarta periode 2019-2024, ada sejumlah strategi utama dalam menangani masalah sampah di Jakarta. Strategi utama yang diterapkan itu adalah pengolahan sampah di kawasan mandiri/komersial dan pasar; pembangunan dan pengoperasian TPS 3R, pembangunan dan pengoperasian ITF, pembangunan dan pengoperasian Jakarta Recycling Center. Selain itu ada juga strategi berupa optimalisasi penggunaan kompos berskala rumah tangga dalam pengurangan sampah dari sumbernya dengan pembinaan dan pengawasan yang komprehensif.



Sumber: Majalah Investor