Indonesia Serius Hapus Merkuri di Tambang dan Alkes

Indonesia Serius Hapus Merkuri di Tambang dan Alkes
Usaha tambang emas rakyat tanpa izin atau liar di daerah aliran sungai (DAS) Batanghari di Provinsi Jambi selama ini sudah banyak merusak lingkungan. Penggunaan air raksa atau merkuri pada proses penambangan emas liar tersebut mencemari air. Usaha tambang emas liar di DAS Sungai Batanghari, Desa Rantau Api, Kecamatan Tebo Tengah Ilir, Jambi. Gambar diambil baru-baru ini. ( Foto: Suara Pembaruan/Radesman Saragih )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Senin, 2 Desember 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia perlahan mulai menghapus penggunaan merkuri baik di penambangan emas skala kecil (PESK) dan alat kesehatan (alkes) karena dalam jangka panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Komitmen penghapusan merkuri ini diperkuat setelah Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Minamata.

Untuk alkes, pemerintah menargetkan penghapusan merkuri di tahun 2020. Sedangkan untuk penambangan emas skala kecil, sejumlah teknologi sudah diterapkan di sejumlah lokasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyebut, Indonesia memandang merkuri sebagai senyawa neurotoksi berpotensi mengancam kesehatan manusia dan dapat bergerak lintas batas negara.

"Oleh karenanya pemerintah berupaya memperkuat regulasi baik melalui undang-undang hingga implementasi program melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019," katanya kepada SP di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Peraturan Presiden ini mengatur pelaksanaan rencana aksi nasional di pusat dan rencana aksi di daerah yang berisikan strategi pengurangan dan penghapusan dengan target-target pencapaian terhadap pengurangan dan penghapusan pengurangan emisi merkuri di sektor energi sebesar 33% dan produk lampu dan baterai sebesar 50% di tahun 2030.

Ini termasuk penghapusan merkuri pada produk-produk alkes dan dental amalgam sebesar 100% di tahun 2020. Juga penghapusan di industri chlor-alkali pada tahun 2025, termasuk penghapusan merkuri di PESK di tahun 2025.

Untuk dapat mencapai target-target tersebut lanjutnya, harus dilakukan pengendalian pasokan dan peredaran merkuri hingga penutupan pertambangan primer merkuri ilegal serta penangkapan pemasok merkuri ilegal di beberapa tempat.

Pendekatan teknologi di PESK agar tak lagi menggunakan merkuri juga dilakukan dengan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, Rudi Nugroho mengatakan, saat ini BPPT sudah mengembangkan teknologi pengolahan emas nonmerkuri. Penerapan teknologi itu sudah dilakukan di Lebak dan Kulonprogo.

"Penerapan teknologi ini, ditujukan untuk penambangan emas skala kecil. Metode teknologinya bergantung jenis batuan," katanya kepada SP di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Rudi menjelaskan untuk batuan primer di PESK, perlu penambahan kimia untuk mengikat emas menggunakan sianida sebagai pengganti merkuri. Dengan proses ini, efisiensi pengikatan emas bisa dua kali lipat dibanding menggunakan merkuri.

"Dari sisi lingkungan, sianida mudah di destruksi atau diurai menjadi elemen yang aman di lingkungan," imbuh Rudi.

Sementara itu untuk pengolahan jenis batuan sekunder, menggunakan teknologi grafitasi dan sedimentasi yang rencananya akan diterapkan di Kuantan Singingi, Riau.

Konvensi Minamata

Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017. Kemudian tahun 2018, pemerintah mulai merumuskan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Tahun 2019, resmi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang RAN-PPM, dan menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya usai menghadapi pertemuan terkait Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss baru-baru ini menyebut, peraturan presiden menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri di sektor manufaktur sebesar 50% dari level saat ini pada tahun 2030 dan di sektor energi sebesar 33,2% dari level saat ini pada tahun 2030.

Menteri Siti melanjutkan, kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan ilegal. "Kita ketahui banyak masalahnya dan banyak juga korbannya dan untuk itulah Presiden pada saat rapat terbatas kabinet tahun 2017, menegaskan untuk diatasi dan dicegah dampak merkuri dan merebaknya penyakit," paparnya.

Melalui rapat pleno Conference of the Parties (COP-3) Konvensi Minamata di Jenewa, secara aklamasi Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah COP ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan internasional ini rencananya akan digelar di Bali pada tahun 2021 mendatang.

"Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah COP-4, menjadi sinyal penting dalam rangka tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan pemulihan lingkungan. Ini juga menjadi cerminan dari komitmen serius Indonesia untuk menghilangkan merkuri," ungkap Menteri Siti.

Merkuri adalah polutan persisten yang memiliki karakteristik toksik, bioakumulasi dapat berdampak luas dan tersebar melalui udara, air, tanah, dan makanan. Dampak kronis merkuri bagi kesehatan manusia bisa mengakibatkan kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan ginjal, kerusakan paru-paru, kerusakan hati, kerusakan gastroinstestinal, dan meningkatkan angka kematian. Sementara itu, dampak akut paparan merkuri pada bayi dapat mengakibatkan cacat mental, kebutaan, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot, gangguan pertumbuhan, dan kerusakan otak.

Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Iwan Nefawan mengatakan, Kemkes menargetkan penggunaan alkes bebas merkuri pada tahun 2020. Namun upaya ini masih membutuhkan proses panjang.

"Jadi memang di pasar sudah bisa dicegah. Tinggal sekarang alat kesehatan bermerkuri kan masih dipakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tarik, tapi harus diganti dengan alat yang nonmerkuri, sehingga butuh waktu sampai tahun depan," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Terkait hal itu sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2019 untuk penghapusan merkuri. Ia berharap, target penghapusan merkuri dapat dicapai dan alat-alatnya segera ditarik.

Menurutnya, dari sisi regulasi sudah tidak ada lagi izin edar. Tidak boleh lagi ada distributor yang menjual alkes bermerkuri. Produksi dari perindustrian juga sudah dihentikan.

Sejumlah alkes yang menjadi target penarikan yakni termometer, tensimeter, dan amalgam gigi. Bahkan, amalgam gigi ini lebih dari 10 tahun tidak digunakan lagi oleh tenaga kesehatan profesional.

"Sayangnya, tukang-tukang gigi masih ada yang pakai karena biaya. Selain itu di daerah pelosok belum banyak yang terjangkau teknologi," ucapnya.



Sumber: Suara Pembaruan