Konfenrensi Perubahan Iklim Madrid, Komisi IV DPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal

Konfenrensi Perubahan Iklim Madrid, Komisi IV DPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi (kanan) saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim di Madrid, Spanyol, Rabu, 11 Desember 2019. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / AO Kamis, 12 Desember 2019 | 14:49 WIB

Madrid, Beritasatu.com - Para pimpinan Komisi IV DPR berbicara tentang isu lingkungan dalam Konferensi Perubahan Iklim di Madrid, Spanyol, Rabu (11/12/2019) dengan tema tentang kekuatan spiritualitas. Komisi IV DPR menekankan pentingnya kearifan lokal dalam mengatasi persoalan perubahan iklim.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi menjelaskan, hutan sebagai kekuatan spiritual dalam tata nilai local wisdom atau kearifan kaum tradisi sudah ada sejak lama di Indonesia. Tradisi itu mengajarkan tentang kearifan dalam mengelola lingkungan.

Hal ini yang dimaksud dengan kekuatan spiritualitas dalam konteks lingkungan. Menurut Dedi, perubahan iklim dalam istilah yang dipakai saat ini sebenarnya hadir sejak zaman dahulu. Di Indonesia, perubahan iklim itu adalah pancaroba dalam masyarakat tradisi. Jadi, istilah itu bukan sesuatu yang baru.

"Pancaroba atau perubahan iklim adalah terjadinya lima perubahan waktu dalam kehidupan manusia. Sebuah fenomena ketidakseimbangan alam sebagai akibat dari ketidakseimbangan waktu, musim, atau iklim. Dari itu terjadi kekacuan dalam pancaroba, kekacauan kehidupan," kata Dedi dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Dedi mengibaratkan pancaroba dalam wayang adalah ketika Krisna dan Arjuna dicabut hingga menyebabkan kehancuran akibat peperangan. Keduanya dicabut ketika menghadapi musuh sehingga memunculkan malapetaka. Krisna dan Arjuna dalam dunia pewayangan merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan.

Cerita itu, lanjut Dedi, menunjukkan bahwa ajaran kesimbangan sudah ada dalam spiritualitas Indonesia. Misalnya, ajaran keseimbangan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia, yang di dalamnya adalah bentuk penyerahan diri pada Tuhan.

Menurut Dedi, saat ini dunia, terutama Indonesia, memasuki era modern. Era modern ditandai dengan pengejaran ekonomi sebagai kekuatan mengejar kebahagiaan manusia. Pengejaran kebahagiaan itu melahirkan eksploitasi sumber daya alam.
"Eksploitasi melahirkan perusakan hutan, gunung, dan laut. Kerusakan itu melahirkan ketidakseimbangan," ucap Dedi.

Pada era Orde Baru, lanjut Dedi, mulai dibangun sektor pertanian. Indonesia mengejar pertumbuhan dan produksi. Akibatnya, terjadilah modernisasi pengelolaan lingkungan. Modernisasi dalam pertanian melahirkan pestisida yang merusak lingkungan.

"Lalu, dalam bidang kehutanan terjadi pembabatan hutan untuk menjadi kawasan ekonomi seperti perkebunan dan sejenisnya. Akhirnya, spiritualitas dan tata nilai local wisdom mulai ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara modern," ucap Dedi.

Namun sekarang, kata Dedi, ternyata perkembangan dunia, terutama di belahan barat, kembali kepada kearifan lokal, yang dulu dipergunakan di Indonesia. Dia mencontohkan istilah go gree. "Itu bukan istilah baru bagi masyarakat tradisi Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia masih melaksanakan prinsip go green, yakni pengelolaan lahan pertanian secara alamiah, seperti pupuk organik dan lain sebagaianya," ujar dia.

Dedi mengatakan, karena tradisionalisme pengelolaan lingkungan sudah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam terganggu, maka ia berpendapat perlu dibuat tiga regulasi undang-undang terkait lingkungan.

Pertama, Dedi memandang bahwa hutan adalah sebagai sumber ketahanan nasional, maka perlu dibuat Undang-undang Ketahanan nasional dalam konteks kehutanan. Indonesia sudah tidak perlu lagi membuka hutan untuk kepentingan ekonomi. Hutan kembali menjadi sumber ketahanan nasional.

"Jadi hutan dalam pandagan saya hari ini hanya berfungsi konservasi saja, karena (untuk kepentingan) ekonomi sudah cukup, malah berlebih," kata Dedi.

Kedua, perlu didorong undang-undang perlindungan masyarakat adat. Sebab, masyarakat adat itu adalah polisi kehutanan sejati Indoneia. Merekalah yang menjaga alam indonesia berdasakan kekuatan keyakinannya.

"Karena bagi mereka, hutan dan laut adalah tempat bersemayamnya Tuhan, sehingga terjadi sakralitas. Itu juga sama di masyarakat Amazon dan tempat lainnya," ucap Dedi.

Lalu, ketiga, perlu dibuat undang-undang konservasi ekosistem dan sumber daya hayati.



Sumber: Suara Pembaruan