UNFCCC COP 25 Madrid

Kolaborasi Aktor di Tapak Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kolaborasi Aktor di Tapak Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Dari kiri ke kanan, Kepala Dewan Perubahan Iklim Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Daddy Ruhiyat, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Staf Ahli Menteri LHk Winarni Monoarfa, Gubernur Kaltim Isran Noor, Senior Expert Programme and Partnership on Sustainability Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Trisia Megawati KD, tokoh adat Wehea Siang Geah, dan pengiat lingkungan Stepi Hakim berfoto bersama setelah sesi panel tentang "Kolaborasi Aktor di Tapak Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca" di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrdi, Spanyol, Rabu, 11 Desember 2019, waktu setempat. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Sabtu, 14 Desember 2019 | 07:29 WIB

Madrid, Beritasatu.com - Upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kolaborasi aktor-aktor di tingkat tapak yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, seperti yang terjadi di Kalimantan, berkontribusi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim.

Demikian terungkap saat sesi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim UNFCCC COP25 di Madrid, Spanyol, Rabu (11/12/2019) waktu setempat. Dalam sesi tersebut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengungkapkan, sebagai provinsi yang baru terbentuk dan sedang membutuhkan pembangunan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kondisi tutupan hutan Kaltara yang 80% berupa hutan.

“Kami berkomitmen mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dengan mempertahankan kelestarian hutan,” tuturnya. Untuk mendukung kebijakan tersebut, paparnya, Kaltara telah menerbitkan peraturan gubernur yang mengatur dana alokasi dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota berbasis ekologis. Pada 2019, juga telah diterbitkan peraturan gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan, sebagai "tuan rumah" ibu kota negara yang baru, Kaltim juga berkomitmen untuk mengimplementasikan pembangunan rendah karbon demi mendukung kesejahteraan masyarakat. “Pada periode 2020-2024, Kaltim menargetkan pengurangan emisi GRK sebanyak 86,3 juta ton setara CO2,” ucapnya.

Pengurangan emisi GRK itu berasal dari sektor penggunaan dan perubahan penggunaan lahan (LULUCF). Isran menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, Kaltim terus memperkuat tata kelola hutan dan lahan, memperbaiki administrasi pengelolaan hutan, mendorong pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di areal yang sudah dibebani izin, serta menumbuhkan mata pencaharian alternatif yang tidak merusak hutan bagi masyarakat.

Kepala Dewan Perubahan Iklim Daerah Kaltim Prof Daddy Ruhiyat mengatakan, ada peluang untuk hutan di lahan yang sudah dibebani berbagai izin perkebunan. Tercatat ada 3,09 juta hektare lahan yang telah dibebani perizinan berbagai komoditas di Kaltim. Dari luas tersebut, baru 1,35 juta ha yang telah ditanami komoditas perkebunan.

Untuk mempertahankan hutan yang ada di areal perkebunan, telah diterbitkan peraturan Gubernur Kaltim untuk mengelola areal bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value of Forest/HCV). Juga telah dibentuk forum komunikasi di tingkat provinsi yang melibatkan pihak swasta pemegang izin perkebunan. “Berdasarkan analisis, terdapat areal terindikasi HCV seluas 417.507 ha, dan telah disepakati untuk dikelola dan dilindungi oleh para pihak,” ujar Daddy

Sementara itu, Senior Expert Program and Partnership on Sustainability Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas, Trisia Megawati KD, mengatakan, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan hutan (Forest Conservation Policy/FCP) APP Sinar Mas, pihaknya mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon di Kaltim.

Secara nasional, ujarnya, APP Sinar Mas mengalokasikan hingga 600.000 ha, sekitar 21% dari total luas konsesi pemasok bahan baku, sebagai areal konservasi. Di Kaltim, areal konservasi yang dialokasikan APP Sinar Mas mencapai 105.638 ha. “Setara dengan 34% dari total konsesi pemasok APP Sinar Mas di Kaltim,” tuturnya.

Trisia mengatakan, pihaknya melakukan penanaman berbagai jenis pohon langka, seperti gaharu. Untuk mendukung konservasi satwa, pihaknya juga membuat koridor satwa liar di konsesi pemasok bahan baku. “Untuk perlindungan orangutan, APP SInar Mas bekerja sama dengan LSM ECOSITROP melaksanakan patroli dan memantau pergerakan orangutan demi memitigasi risiko dan konflik,” ucapnya.

APP SInar Mas juga mengembangkan program Desa Mandiri Peduli Api (DMPA) untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian dan meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat sehingga bisa bekerja sama untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Tokoh masyarakat adat Wehea Siang Geah menyatakan pihaknya siapa menjaga hutan Wehea yang memiliki luas hingga 94.000 ha. “Bagi kami, hutan bukan sekadar rumah bagi flora dan fauna. Tapi juga pasar yang menyediakan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan untuk upacara adat,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan