3 DAS di Jabodetabek dalam Kondisi Sangat Kritis

3 DAS di Jabodetabek dalam Kondisi Sangat Kritis
Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target yaitu hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ( Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Rabu, 8 Januari 2020 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dari pengamatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wilayah yang terdampak banjir di Jabodetabek pada 1 Januari 2020 memiliki delapan DAS yakni Ciliwung, Cisadane, Angke Pesanggarahan, Bekasi, Buaran, Cakung, Krukut, dan Sunter. DAS tersebut dialiri 13 sungai yakni Sungai Mookervart, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Mampang, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Cakung, Kanal Banjir Timur, dan Kanal Banjir Barat.

"DAS yang mengalami kondisi kritis bahkan sangat kritis adalah DAS Ciliwung, Cisadane, dan Bekasi," ucap Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hudoyo, di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Di DAS Ciliwung, dari sekitar 535.500 hektare (ha) kondisi sangat kritisnya mencapai 479.280 ha. Sementara Cisadane dari 34.768,2 ha, lahan sangat kritisnya seluas 26.499,7 ha. Kemudian Bekasi dari 16.108 ha, lahan sangat kritisnya mencapai 11.037,5 ha.

Selain itu, erosi di ketiga DAS itu juga terjadi. Erosi di DAS Ciliwung mencapai 35.808 ha, Cisadane 24.209, dan Kali Bekasi 5.681 ha untuk kategori erosi berat. Untuk erosi sangat berat di ketiga DAS itu mencapai 32.061 ha dan erosi sedang 15.589. Total erosi mencapai 83.458 ha.

Sementara itu luas tutupan lahan tidak bervegetasi dalam kawasan hutan 18.296 ha atau sekitar 38,2% dari luas kawasan hutan dan 4,10% dari luas DAS.

Pascabanjir yang melanda Jabodetabek pada 1 Januari 2020, Presiden memerintahkan KLHK untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem di DAS. Oleh karena itu, lima tahun ke depan KLHK akan fokus pada rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air, serta pengendalian sampah.

Hudoyo mengatakan, upaya mengatasi banjir harus dilakukan di hulu dan hilir karena penyebab banjir beragam. Selain curah hujan tinggi, juga ada faktor sedimentasi sungai, drainase buruk, sampah, dan berubah fungsinya daerah tangkapan air jadi hutan beton atau bangunan.

Sejak tahun 1621, lanjutnya, Jakarta memang sudah dilanda banjir. Namun saat itu banjir masih terkendali karena masih banyak situ dan rawa.

"Ada Rawasari, Rawabelong, Rawamangun, dan Rawajati. Itu penamaan daerah sesuai karakteristiknya atau toponimi. Namun sekarang berubah," katanya.

Menurutnya, bencana banjir Jabodetabek bisa dipengaruhi banyak faktor antara lain curah hujan tinggi (esktrem) yang juga terjadi di hilir, limpasan air, hilangnya situ atau alih fungsi rawa, tutupan lahan di hulu didominasi pertanian lahan kering, sistem drainase yang tidak mampu mengantisipasi kenaikan volume air yang ekstrem, amblesan tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan, dan praktik pembuangan sampah yang buruk.

Tindak Tegas
Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (PEPDAS) KLHK, Totok Saparis mengungkapkan, dari peristiwa banjir 1 Januari terlihat adanya perubahan curah hujan. Biasanya hujan di hulu lebih tinggi dibanding di hilir, tetapi waktu peristiwa itu, justru hujan di hilir sangat ekstrem. Contohnya, di wilayah Halim tercatat hujan mencapai 377 mm per hari.

Selain itu adanya amblesan tanah turut memporakporandakan sistem drainase. Belum lagi berkurangnya resapan air karena dominasi bangunan dan masalah sampah yang menjadi persoalan serius.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menegaskan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas yang mengacu pada UU Pengelolaan Sampah dan UU Lingkungan Hidup untuk menjerat pengelola atau penanggung jawab yang melakukan praktik ilegal pembuangan dan pengelolaan sampah.

Sanksi tersebut bisa berupa administrasi hingga pidana kurungan penjara dan denda miliaran rupiah. Menurutnya, sebagian besar sampah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak terkelola dengan baik. Di Kabupaten Bogor, hampir 93% sampah masuk ke badan air.

"Di Jabodetabek juga ada tempat pembuangan sampah ilegal. Sampah ini akan masuk ke lingkungan dan sangat mungkin menimbulkan banjir," ucapnya.

Di sisi lain, di hulu juga ada persoalan tambang. Pihaknya menyebut terus melakukan operasi penegakan hukum terhadap tambang ilegal di kawasan hulu. Meski begitu kewenangan pengawasan rehabilitasi dan reklamasi pascatambang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rasio menambahkan selama periode tahun 2015-2019 pihaknya sudah melakukan 37 operasi terhadap tambang ilegal. Kegiatan tambang ilegal ini mengancam DAS.



Sumber: Suara Pembaruan