Soal Karhutla, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda

Soal Karhutla, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 6 Februari 2020 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Melihat data kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama tiga tahun terakhir ini mengalami kenaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot Pangdam, Kapolda hingga Kapolres bila tak mampu menangani karhutla.

Hadiri Rakor BNPB, Presiden Minta Antisipasi Karhutla

Di hadapan sejumlah kepala daerah dan perangkat kepolisian serta TNI dari berbagai wilayah, Presiden Jokowi mengingatkan kasus karhutla yang terjadi pada 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar, sehingga Presiden tak ingin hal itu kembali terulang.

"Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan,” kata Jokowi saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Setelah kejadian 2015 tersebut, Jokowi memperkuat koordinasi untuk menangani sekaligus mencegah karhutla. Tahun 2017, kasus karhutla dapat diredakan sehingga tercatat hanya 150.000 hektare. Namun, tahun-tahun setelahnya, luas karhutla di Indonesia kembali meningkat.

Jokowi: Begitu Titik Api Muncul Segera Padamkan

"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta, dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta, tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan tak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang di wilayah kerjanya tak mampu mengatasi karhutla. Aturan tegas yang berlaku sejak 2016 itu kembali disampaikan Presiden

"Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, Kapoldanya, Danremnya, Dandimnya, dan Kapolresnya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandimnya sudah dicopot belum?" kata Jokowi.

Cegah Karhutla, BRG Prioritaskan Pembasahan Gambut

"Kalau sudah membesar (lagi), pasti saya tanyakan Pangdam dan Kapoldanya sudah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengingatkan, apabila ditemukan titik api sekecil apapun, pihak terkait diminta sesegera mungkin memadamkannya sebelum membesar. Terlebih, pemerintah memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tandas Jokowi.

Menyelamatkan Hutan dari Kehancuran Total

Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk lebih intensif dalam melakukan upaya pencegahan. Seperti penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) harus terus dilakukan.

"Kemudian carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi karena, laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi," ungkap Jokowi.

Jajaran terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Polri dimintanya untuk tegas terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu. Jokowi berharap agar penegakan hukum secara tegas tersebut mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya baik itu kalangan perorangan maupun korporasi.

Tak lupa, Jokowi juga menginstruksikan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Fungsi pengawasan dinilai memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla.

"Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah, sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa dikuasai. Pemda dan aparat teritorial betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau," tegas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com