Agar Efektif, Cukai Plastik Jangan Terlalu Murah

Agar Efektif, Cukai Plastik Jangan Terlalu Murah
Calon pembeli melintas di depan rak penyimpanan minuman kemasan kecil di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, belum lama ini. DPR menyetujui usul Menteri Keuangan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman kemasan plastik atau kemasan kecil siap dikonsumsi. ( Foto: Antara Foto )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Rabu, 4 Maret 2020 | 20:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak lama lagi, cukai pada kantong plastik sekali plastik (keresek) atau single use plastic bag akan diterapkan di Indonesia. Langkah ini didasari pada harapan bahwa sampah plastik di Indonesia bisa berkurang. Konsumen pun bisa berubah dengan menggunakan kantong guna ulang.

Manajer Kampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dwi Sawung berpandangan, secara prinsip Walhi menyetujui cukai plastik. Dana cukai ini bisa dipakai untuk menangani sampah plastik. Namun, ia meminta besaran cukainya jangan terlalu murah.

“Nah ini bergantung bagaimana besar dan penerapannya. Kalau seperti rokok tidak akan efektif, terlalu murah,” katanya kepada Beritasatu.com, Rabu (4/3/2020).

Ia menilai, rencana cukai plastik keresek ini masih kurang karena belum berani menyasar produk tertentu yang jelas-jelas menjadi sampah terbanyak dan tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan sachet.

"Ini yang masih lemah, sekarang masih kesukarelaan. Tidak ada insentif dan disinsentif buat produsen yang mengurangi dan yang tidak mengurangi kemasan plastiknya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar mengaku belum mengetahui persis kapan cukai plastik mulai berlaku karena penerapannya harus melalui peraturan presiden yang kemudian ditandatangani menteri-menteri terkait, salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"PP (cukai plastik) itu baru saja dibahas di DPR dan mereka menyambut positif. Proses ini sudah lama dimulai dari sejak 2016 dan berproses hingga 2019,” katanya.

Novrizal juga belum tahu pasti apakah nantinya cukai plastik ini terkait pembatasan plastik keresek atau dengan pendekatan pembebanan ekonomi (nilai barang).

"Kita harapkan dengan adanya cukai plastik ini ada perubahan perilaku di masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, jumlah timbulan sampah dalam setahun berjumlah sekitar 67,8 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Komposisi sampah tersebut terdiri dari sisa makanan 44%, kaca 2%, karet/kulit 2%, kain/tekstil 3%, logam 2%, plastik 15%, kertas 11%, kayu/ranting/daun 13%, dan lainnya 8%.

Di masyarakat, lanjutnya, juga sudah banyak muncul semangat diet kantong plastik. Pembebanan cukai plastik diharapkan akan mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Dari skema yang ada diperkirakan, satu lembar keresek dikenakan cukai sebesar Rp 200.

Peta Jalan
Selain cukai plastik keresek, KLHK melalui peraturan Menteri LHK juga sudah membuat peta jalan untuk mengurangi kemasan plastik pada makanan dan minuman. Dalam peta jalan tersebut, produsen diberi kesempatan selama 10 tahun untuk mengubah kemasan sehingga bisa mengurangi sampah plastik hingga 30%.

"Pilihannya bermacam-macam misalnya dengan pembatasan atau tidak lagi menggunakan plastik, redesain kemasan ramah lingkungan, desain lebih besar sehingga mengurangi kemasan kecil-kecil, serta pendekatan take back sampah lewat komunitas dan bank sampah," paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com