KLHK Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

KLHK Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, melakukan rapat kerja virtual dengan Komisi IV DPR, Rabu, 15 April 2020. (Foto: Istimewa)
Jeis Montesori / JEM Kamis, 16 April 2020 | 18:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,01 triliun untuk mendukung program bantuan sosial atau bantuan pemerintah kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Terutama kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial, serta petugas yang mengabdi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terkena dampak Covid-19.

Alokasi anggaran itu merupakan hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR. Melalui rapat virtual dengan para wakil rakyat, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,58 triliun di APBN 2020, sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp 9,32 triliun menjadi Rp 7,74 triliun.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, kata Siti Nurbaya, sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Perpres Nomor 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Siti Nurbaya pada kesempatan itu juga menyampaikan enam arahan Presiden Joko Widodo.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR atas kerja sama yang baik dan dukungan kepada KLHK dalam upaya meningkatkan kinerja KLHK, terutama pada situasi pandemi corona ini," kata Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (16/4/2020).

Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR, Rabu (15/4/2020), Siti Nurbaya menjelaskan tentang orientasi refocusing anggaran KLHK menitikberatkan pada beberapa hal prioritas.

Di antaranya keselamatan atasi penyebaran pandemi, keberlanjutan usaha ekonomi kehutanan, konservasi, dan hutan sosial, kegiatan padat karya, stimulasi ekonomi, keberlanjutan pelayanan publik, dan target grup pembinaan KLHK seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Mitra Konservasi.

“Anggaran hasil refocussing dialokasikan untuk menambah kegiatan berbasis masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Siti Nurbaya.

Salah satu contohnya dengan melakukan pembelian produk herbal/suplemen/madu dari kelompok tani hutan untuk pegawai guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat, pengadaan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berasal dari produk kelompok usaha perhutanan sosial untuk diberikan pada tenaga medis di rumah sakit rujukan Covid-19.

Refocusing juga untuk penyelenggaraan pelatihan masyarakat jarak jauh bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan pendamping perhutanan sosial, pemberian bantuan ekonomi produktif dan Bang Pesona bagi kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), serta pendampingan kelompok tani hutan (KTH).

"Selain itu pengadaan kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan, pembangunan kebun bibit rakyat, kebun bibit desa dan bibit produktif, serta berbagai kegiatan padat karya lainnya,” ujar Siti Nurbaya.

Untuk mendukung program Prioritas Nasional (PN), KLHK fokus pada pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial.

"Juga dilakukan peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja," kata Menteri Siti.

KLHK juga melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH), penguatan kelembagaan dan penegakan hukum, pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan SDALH.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin tetap meminta KLHK merinci kembali refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, terutama pada postur anggaran untuk sarana dan prasanana pengelolaan limbah infeksius Covid-19.

“Kami minta perhatian anggaran untuk pengelolaan limbah infeksius dan alat pelindung diri (APD) akibat Covid-19, serta pengendalian karhutla di mana saat ini sudah memasuki musim kemarau pada beberapa wilayah,” ucap Sudin.

Menangap soal pengelolaan limbah infeksius, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa sudah ada langkah KLHK dan daerah bahkan beberapa daerah sudah merespons Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MenLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).



Sumber: BeritaSatu.com