Siti Nurbaya: Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.593 (-2.12)   |   COMPOSITE 6140.17 (-31)   |   DBX 1202.23 (-7.34)   |   I-GRADE 182.055 (-0.59)   |   IDX30 520.23 (-3.14)   |   IDX80 139.249 (-0.62)   |   IDXBUMN20 408.872 (-1.63)   |   IDXESGL 143.85 (-0.25)   |   IDXG30 142.18 (0.09)   |   IDXHIDIV20 459.051 (-3.03)   |   IDXQ30 148.957 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 277.162 (-0.91)   |   IDXSMC-LIQ 347.622 (-0.6)   |   IDXV30 138.219 (-0.5)   |   INFOBANK15 1055.23 (-7.44)   |   Investor33 446.478 (-2.09)   |   ISSI 180.128 (-0.71)   |   JII 636.549 (-4.61)   |   JII70 222.134 (-1.32)   |   KOMPAS100 1238.45 (-7.28)   |   LQ45 966.883 (-3.74)   |   MBX 1689.51 (-8.25)   |   MNC36 329.297 (-2.07)   |   PEFINDO25 325.3 (-0.25)   |   SMInfra18 310.992 (2.08)   |   SRI-KEHATI 381.519 (-2.14)   |  

Siti Nurbaya: Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon

Selasa, 7 Juli 2020 | 20:17 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, dirinya telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kepentingan pemerintah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau Carbon Pricing dengan sebuah kebijakan resmi.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK ini, kata Siti Nurbaya, akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia. Dalam kaitan ini Presiden Joko Widodo setuju segera diatur nilai ekonomi karbon.

Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada 2030. Komitmen itu ditingkatkan seusai ratifikasi Indonesia atas perjanjian Paris atau Paris Agreement tahun 2015 menjadi 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan dukungan kerja sama internasional, termasuk dengan skema REDD+ (Reduction Emission Deforestation and Degradation). Komitmen tersebut telah dicatatkan sebagai National Determination Contribution (NDC) Indonesia kepada dunia.

Siti Nurbaya melanjutkan, kebijakan pengaturan instrumen NEK akan menjadi landasan legal yang kuat dalam rangka mencapai target NDC Indonesia serta untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

"Dalam ratas (rapat terbatas) tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan kerja sama Indonesia - Norwegia dalam menurunkan emisi karbon, serta pentingnya Indonesia memiliki aturan pemerintah yang mengatur tentang nilai ekonomi karbon," ujar Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (6/7/2020).

Presiden Joko Widodo, kata Siti Nurbaya, meminta agar Indonesia harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emis gas rumah kaca, kemudian juga perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Serta perlindungan biodiversity yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat harus dipastikan betul-betul jalan di lapangan.

Presiden juga menekankan agar kejadian Karhutla harus diantisipasi sebaik mungkin dengan kerja sama yang baik semua pihak.

Siti Nurbaya lmenjelaskan, potensi karbon Indonesia sangatlah besar."Potensi tersebut jika dibarengi dengan ketersediaan landasan legal Indonesia menetapkan NEK, maka akan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya.

Kebijakan pengaturan NEK ini diusulkan Menteri Siti berbentuk peraturan presiden (perpres) yang memuat pengaturan penyelenggaraan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (cap and trade dan carbon offset), Result Based Payment (RBP) dan pajak atas karbon, serta upaya pencapaian target NDC (mitigasi dan adaptasi) yang terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembentukan Instrumen Pengendalian dan Pengawasan (MRV, SRN, Sertifikasi).

"Jika Perpres ini telah disetujui maka KLHK akan mampu menyusun roadmap ekonomi karbon untuk jangka panjang," ujar Siti Nurbaya.

Sebagai gambaran, Siti menjelaskan jika saat ini luas tutupan hutan daratan Indonesia mencapai 94,1 juta ha, dengan luas tutupan dominan di Sumatera seluas 13,5 juta ha, Kalimantan seluas 26,7 juta ha, dan Papua seluas 34 juta ha.

Kawasan hidrologis gambut Indonesia pun sangat luas, yaitu di Sumatera dan Riau seluas berturut-turut 9,60 juta ha dan 5,36 juta ha, di Kalimantan dan Kalteng berturut-turut seluas 8,40 juta ha dan 4,68 juta ha.

Kemudian untuk mangrove, Indonesia pun punya potensi sangat besar, seperti di Sumatera luas mangrove 666,4 ribu ha, Kalimantan seluas 735,8 ribu ha, Jawa seluas 35,9 ribu ha, Sulawesi seluas 118,8 ribu ha, Maluku seluas 221,5 ribu ha, Papua seluas 1,49 juta ha dan Bali Nusa Tenggara seluas 34,7 ribu ha.

Dengan perhitungan rata-rata kandungan karbon dari hutan (dari aboveground biomass) sebesar 200 ton C/ha dan rata-rata kandungan karbon dari mangrove (termasuk soil karbon) adalah 1.082,6 ton C/ha, serta rata-rata karbon gambut 460 ton C/ ha, dan hutan gambut primer mencapai 1385,2 ton C/ha, maka jika hutan Indonesia ini dikelola dengan baik dan dicegah dari kerusakan akan didapat nilai ekonomi yang sangat besar.

"Dengan adanya landasan peraturan tentang NEK, potensi ini akan dihitung nilai ekonomi karbonnya," tutur Siti Nurbaya.

Diakui Dunia
Sebagai perbandingan Siti Nurbaya menyebut jika keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017 di bawah komando pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah diakui dunia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.

Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya akan menerima pembayaran hasil kerja atau RBP penurunan emisi GRK dari Norwegia sebesar proyeksi 56 juta dolar AS atau lebih dari Rp 840 miliar, yang merupakan bagian dari komitmen kerja sama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010.

"Setelah pembayaran RBP pertama tersebut akan dilaksanakan pembayaran karbon untuk RBP berikutnya atas prestasi kerja tahun 2017/2018 dan seterusnya, yang akan diserahkan Norwegia kepada Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)" imbuh Menteri Siti.

Pada kesempatan itu, Siti Nurbaya melaporkan bahwa penanganan deforestasi harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi Indonesia, dan perlindungan sasaran pembangunan nasional Indonesia, sedangkan metode yang dipakai harus didasarkan pada SNI yang telah ada, dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan nasional.

Seusai rapat terbatas, Siti Nurbaya langsung melakukan rapat internal bersama wakil menteri LHK dan jajaran eselon 1 dan 2 terkait lingkup KLHK, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.

Beberapa hal penting yang disampaikan Siti Nurbaya yakni tahapan sistematis penyelesaian regulasi nilai ekonomi karbon, pembangunan pembibitan mangrove modern dengan kapasitas jutaan bibit, percepatan program TORA dan Perhutanan Sosial, dan publikasi rinci program pengembangan pangan nasional di areal eks PLG Kalimantan Tengah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bom Waktu Covid-19 di Sumatera Barat

Ada sekitar 15 juta orang di Sumbar dan wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Legislator Kaltara Sampaikan 5 Saran ke Pemerintah

Penyebaran virus umumnya terjadi saat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan ketika berada di pasar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Ekonomi dan Pertahanan Negara Harus Jalan Beriringan

Menurut Meutya, Indonesia masih jauh dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan negara.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Supendi terbukti bersalah menerima uang suap Rp 3,9 miliar lebih dari sejumlah pengusaha, termasuk Carsa ES.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Polisi Tangkap Peretas Situs Mahkamah Agung

Menurut pengakuan tersangka aDC telah meretas 1.309 situs, dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kejagung Eksekusi Uang Rp 97 Miliar Kasus TPPI

Uang yang disetorkan ke kas negara tersebut bukan uang pengganti, melainkan hasil keuntungan terpidana.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Pimpinan DPR Yakin Sinergi Penegak Hukum Kian Kuat Tuntaskan Kasus Djoko Tjandra

Wakil Ketua DPR menyatakan pihaknya meyakini kasus buronan Djoko Tjandra yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi akan membuat sinergi penegak hukum makin kuat.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Polisi Tangkap Pembajak Ribuan Situs

Pelaku juga mengirimkan ransomeware dengan maksud agar pemilik situs mengirimkan uang

NASIONAL | 7 Juli 2020

Jenazah Dibawa Kabur Keluarga di Medan, Positif Covid-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan memastikan, jenazah yang dibawa kabur oleh keluarganya dari RS Pirngadi Medan, positif "corona".

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kunjungi Rutan KPK, Komisi III DPR Klaim Tidak Bertemu Tahanan

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengklaim dalam kunjungan ke Rutan KPK, pihaknya tidak bertemu dengan satupun tahanan yang berada di sana.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS