Mayoritas Anggota DPR Puas dengan Paparan Agus Marto

Mayoritas Anggota DPR Puas dengan Paparan Agus Marto
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan menjadi Gubernur BI di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO )
GRC Senin, 25 Maret 2013 | 22:01 WIB

Jakarta – Mayoritas anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku puas dengan paparan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test), pada Senin (25/3). Namun, kecenderungan suara di setiap fraksi masih terpecah.

"Saya kira, dari sisi kepuasan, sekitar 70 persen itu puas. Tapi itu bukan soal terpilih atau tidak. Ibaratnya kalau di perguruan tinggi itu, Agus mendapat nilai B, tapi bukan B minus," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis seusai fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/3).

Harry melihat, seusai fit and proper test, Agus yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) cenderung memiliki peluang lebih besar. Namun, dirinya mengaku belum dapat melihat tanda-tanda atau kecenderungan seluruh fraksi akan menerima. Fraksi yang dipastikan mendukung 100 persen, kata dia, yaitu Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Harry, jika dilihat dari sejumlah jawaban Agus atas banyaknya pertanyaan dari para anggota Komisi, sudah cukup baik dan pengetahuannya memadai mengenai BI. Dia juga menyoroti keterusterangan Agus mengenai kasus demo pegawai di Bank Mandiri kala Agus masih menjadi Direktur Utama (Dirut) di bank tersebut, begitu pula dengan anggaran, Kementerian Keuangan, dan sebagainya.

"Soal inflasi, cukup baik. Tapi terus terang, dalam hal nilai tukar, saya pribadi melihatnya masih berbeda pandangan. Kalau selama ini Darmin Nasution (Gubernur BI) bilang bahwa BI akan menjaga stabilitas nilai tukar at all cost (dengan sepenuh daya), saya tidak setuju. Harus ada pengaturan khusus soal itu," ungkap dia.

Terkait penerapan asas resiprokal (kesetaraan) dan pembukaan akses perbankan (financial inclusion), menurut Harry, Agus sudah cukup baik komitmennya, kendati mengenai posisi bank asing, terlihat Agus masih ragu-ragu. Agus hanya berkomitmen untuk membentuk tim khusus untuk berunding dengan negara-negara asal perbankan asing di sini. Dengan begitu, bank-bank lokal yang hendak berekspansi ke negara-negara tersebut dapat diberi keleluasaan.

"Soal kasus-kasus seperti Hambalang, Century, Newmont, dan lain-lain, penjelasannya sudah cukup jelas. Tapi soal Newmont memang mungkin berbeda posisi dengan saya," ujar Harry.

Sementara itu, kondisi di partai oposisi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat terpecah. Hal itu terlihat dari pandangan para anggotanya, yaitu Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, dan Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait. Emir menegaskan, dirinya pribadi setuju dengan Agus untuk menjadi Gubernur BI, kendati dia melihat Agus lebih cocok menjadi Menkeu.

"Kalau boleh sih Agus tetap di Menkeu, tapi kondisi saat ini ‘kan memang sudah begini, tidak ada calon lagi yang pantas," kata Emir.

Arif mengatakan, keputusan akhir tetap berada di fraksi, sehingga peluang untuk diterima dan ditolak tetap ada. Dirinya juga melihat kemungkinan untuk voting maupun aklamasi tetap ada. Dia menekankan, fraksi PDIP tetap berfokus pada nilai-nilai yang dipegang Calon Gubernur BI untuk kepentingan Indonesia.

Di sisi lain, Maruarar menegaskan sikap pribadinya bahwa ada beberapa jawaban yang memuaskan, namun juga ada yang tidak memuaskan. Namun, dia juga mengungkapkan, tetap harus menunggu keputusan fraksi. Jika Fraksi PDIP menolak, kata dia, hal itu berarti fraksi melihat Agus lebih cocok menjadi Menkeu.

"Sekarang begini, kalau mengganti Gubernur BI, mengganti Menkeu, dan pimpinan baru OJK, apakah itu bagian dari stabilitas?

Maruarar mengatakan, banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk soal kasus Hambalang dan Century, asas resiprokal, dan lain-lain. Lima tahun yang lalu atau pada pemilihan Gubernur BI tahun 2008, Fraksi PDIP memang menolak, namun saat ini terdapat bahan pertimbangan baru.

"Kami tetap berkawan (dengan Agus), namun soal pandangan bisa tidak sama," tukas Maruarar.

Fit and proper test tersebut berjalan sejak pukul 10.00 hingga 18.30. Komisi XI mengubah jadwal penentuan dari pukul 19.00 hari Selasa, 26 Maret 2013 menjadi pukul 13.00 untuk rapat internal dan kira-kira dua jam setelahnya akan ditentukan. Harry mengatakan, kemungkinannya masih terbuka untuk dua opsi, baik aklamasi maupun voting (pemilihan suara).

Sumber: Investor Daily