Konsep Pendulum Nusantara Lebih Menguntungkan

Konsep Pendulum Nusantara Lebih Menguntungkan
C-07 Kamis, 14 Agustus 2014 | 20:37 WIB

Jakarta - Saat ini konsep utama yang digunakan dalam sistem transportasi laut adalah konsep Logistik Maritim yang tercantum dalam cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (Silognas).

Ketua Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan pihaknya lebih menyukai sistem transportasi laut menggunakan konsep pendulum nusantara. "Dua konsep itu memang ada plus minusnya. Tetapi dari kajian kami, cenderung menggunakan pendulum nusantara. Tujuannya untuk biaya logistik nasional efisien," ujar Setijadi usai diskusi "Poros Maritim Untuk Kesejahteraan dan Keadilan" di Jakarta, Kamis (14/8).

Ia menjelaskan dua konsep itu ada plus dan minusnya. Pada konsep Logistik Mariitim berpegangan bahwa Indonesia itu punya dua wilayah yaitu dalam dan luar. Wilayah dalam dilindungi, artinya kapal dari luar hanya boleh masuk dua pelabuhan Indonesia yaitu di Barat Pelabuhan Kuala Tanjung dan di Timur Pelabuhan Bitung. Kedua pelabuhan itu menjadi hub internasional.

Setijadi menjelaskan dengan konsep itu barang dari luar tidak bisa masuk dan membuat pelayaran nasional mengambil peran.
"Hanya saja kelemahannya adalah biaya transportasi untuk ekspor menjadi mahal. Karena harus ke dua pelabuhan tersebut," ujar dia.

Ia menerangkan konsep Pendulum Nusantara yang secara prinsip sama dengan konsep Tol Laut. Pada konsep tersebut ada enam pelabuhan utama yang akan menjadi hub internasional. Keenamnya adalah Belawan, Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar dan Sorong. "Kalau konsep kedua, keunggulannya adalah kalau pakai tol laut. Pasti menggunakan kapal dengan kapasitas besar. Otomatis biaya per satuan barang atau per kontainer akan jadi lebih murah," ujar Setijadi

Namun yang jadi permasalahannya, dari enam pelabuhan tersebut, baru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang memiliki kedalaman kolam yang sesuai standar internasional. "Harus ada investasi sehingga kedalaman kolam kelima pelabuhan lainnya memadai. Perlu investasi juga buat kapal besar itu. Artinya jangan sampai kapal besar itu kita enggak punya dan tergantung," ujar Setijadi.

Ia mengingatkan jangan sampai pemerintah mengembangkan konsep tetapi para pelaku yang sudah memberikan kontribusi ditinggalkan. Untuk itu harus ada win-win semua stakeholder.

Setijadi menjelaskan, setidaknya kelima pelabuhan itu harus sesuai dengan dua standarisasi yaitu standar teknis dan standar operasional management pelabuhan. Secara teknis, kedalaman kolam dan panjang dermaga harus pas sehingga kapal besar bisa merapat kesana. Kemudian kecepatan dan jumlah trem dengan bongkar muat harus sama.

Untuk yang standarisasi operasional management pelabuhan, sistem pelayanan harus standar internasional, waktu pelayanan dan bongkar muat harus sama.

Terkait azas Kabotase, Setijadi mengatakan kedepan perlu suatu kebijakan yang terpadu. "Jadi prasarana dan sarana juga mendukung," ucap dia.

Setijadi mengatakan bila ada perusahaan pelayaran nasional ingin membeli kapal baru untuk mengejar kemajuan teknologi dan membutuhkan investasi, pemerintah harus memberikan insentif..

Apakah perlu mengganti asas kabotase yang dinilai belum sempurna ini, Setijadi menyebut hal tersebut harus dibicarakan dengan berbagai sudut pandang.

"Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menyesuaikan suatu sistem mengapa tidak? Tetapi bahwa suatu perubahan regulasi itu dampaknya panjang..maka saya enggak bisa menjawab secara tuntas. Karena kajiannya harus panjang kalau ingin merubah asas kabotase itu sebagai salah satu produk hukum ," pungkas dia. 

Sumber: Investor Daily