Penerimaan Pajak Tak Tercapai, Pemerintah Bakal Revisi Target Pajak APBNP 2016

Penerimaan Pajak Tak Tercapai, Pemerintah Bakal Revisi Target Pajak APBNP 2016
Presiden Joko Widodo usai menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Kamis, 19 Maret 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
/ FMB Jumat, 4 Desember 2015 | 17:55 WIB

Jakarta - Pemerintah melalui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku pesimistis bahwa target penerimaan penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun bisa tercapai.

Untuk itu, pemerintah akan merevisi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Demikian dikatakan Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi.

"Kita merasa tahun depan ini APBN harus kita revisi. Karena kita melihat APBN 2016 ini terlalu tinggi. Karena 2015 kita tidak tercapai. Jadi, saya pikir kita perlu betul-betul memperbaikinya melalui 2016," kata Sofjan saat ditemui kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/12).

Apalagi, diperkirakannya, perekonomian tahun 2016 belum tentu aman. Sehingga, jika target terlalu tinggi akan membahayakan cash flow. Target pajak dalam APBN 2016 yakni Rp 1.360,1 triliun

Lanjut Sofjan, kesempatan perbaikan hanya melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, yaitu setiap bulan Maret atau April.

Sofjan memaparkan kekurangan penerimaan pajak tahun 2016, diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Tetapi, ada pemasukan sekitar Rp 11 triliun dari pembayaran pajak Bank Indonesia (BI) ditambah lagi dengan reevaluasi aset pada akhir tahun.

Sebelumnya, Wapres Kalla mengaku pesimis target penerimaan pajak tahun 2015, sebesar Rp 1.294,2 triliun, tercapai hingga Desember 2015. Untuk itu, dikatakan ada dua opsi, yaitu mengurangi pengeluaran atau menambah utang.

"Kita terbuka saja bahwa kita tidak mungkin pada Desember itu pendapatan pajak Rp 400 triliun, maka itu berarti kita kekurangan penerimaan pajak. Hanya dua solusinya ialah mengurangi pengeluaran atau menambah utang," kata JK saat membuka acara Economy Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12).

Pernyataan tersebut, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Sigit Priadi Pramudito, sebagai bentuk tidak tercapainya target pajak 2015.

Sumber: Suara Pembaruan