Menkeu: Repatriasi Aset Opsional bagi Wajib Pajak

Menkeu: Repatriasi Aset Opsional bagi Wajib Pajak
Bambang Brodjonegoro ( Foto: beritasatu )
Margye J Waisapy / NAS Minggu, 13 Desember 2015 | 06:36 WIB

Nusa Dua - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, kendati menuai kontra, pihaknya telah menyiapkan insetif agar implementasi kebijakan pengampunan pajak tersebut semakin menarik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan pasal pilihan (opsional) repatriasi dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang menjadi inisiatif pemerintah.

Repatriasi aset tersebut bukanlah ketentuan yang mengikat atau wajib, namun menjadi opsional bagi WP yang mau mengikuti pengampunan pajak. Namun, bagi WP yang bersedia merepatriasi asetnya akan diberikan tarif tebusan yang lebih rendah. Bambang belum mengungkapkan, besaran lebih rendah yang akan diterapkan.

“Ini optional, tapi ada (dalam RUU Tax Amnesty). Masuknya insetif, kalau repatriasi maka lebih rendah uang tebusannya. Kalau tidak repatriasi, boleh, tapi lebih tinggi (uang tebusan),” ungkap Bambang dalam Internernational Forum on Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Skema repatriasi yang ditawarkan melalui penerbitan Surat berharga Negara (SBN) rupiah. Apalagi hal ini bisa mendukung upaya pemerintah mengurangi kepemilikan asing pada SBN rupiah yang saat ini sudah mencapai 37%.

Bambang menuturkan, pemerintah belum bisa memastikan berapa jumlah dana yang bisa dibawa kembali ke Indonesia. Namun dari sebuah survei yang diterima oleh Kemenkeu, jumlah uang yang berada di dalam negeri namun belum disampaikan ke Ditjen Pajak sebesar Rp 1.400 triliun. Selain itu, yang berasal dari satu negara di luar Indonesia minimal Rp 2.700 triliun. “Jumlah persiapan tentu susah kita tentukan karena tidak mudah dapatkan informasi itu dari negara lain,” tutur Bambang.

Sumber: Investor Daily