Pengelolaan Danau Perlu Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pengelolaan Danau Perlu Terintegrasi dan Berkelanjutan
Lokakarya Nasional Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan di Jakarta,Rabu (10/5). Lokakarya ini berlangsung pada 9-10 Mei 2017 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI (Foto: ist)
Imam Suhartadi / IS Selasa, 9 Mei 2017 | 14:00 WIB

Jakarta - Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber air (baku), maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya, tapi juga memiliki potensi tinggi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.

Saat ini, pemanfaatan danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Belum maksimalnya sinergi pengelolaan danau antar instansi, antar program, serta antar pemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan.

"Sebagai negara yang memiliki ratusan danau, Indonesia perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan pengelolaan danau. Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia," kata  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro  dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan di Jakarta,Rabu (10/5).

Lokakarya ini berlangsung pada 9-10 Mei 2017 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI).

Bambang menambahkan multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, pemanfaatan ekosistem danau seyogianya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan.

Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat.

Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi aksi kolektif (collective action) dari berbagai pemangku kepentingan.

"Meski para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama. Agar collective action ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses," tegas Bambang.

Lokakarya yang berlangsung selama dua hari membahas berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan.

Pada lokakarya hari pertama yang diselenggarakan di Gedung Utama Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai pembicara para akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga. Sedangkan pada hari kedua yang dihelat di Hotel Aryaduta, hadir sebagai pembicara adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta para Kepala Daerah yang mengelola danau di daerahnya.

Pada hari kedua ini dibahas solusi kebijakan terkait pengelolaan danau, meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, dan regulasi. Lokakarya Nasional "Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan" juga mengupas kondisi dan permasalahan pengelolaan danau di empat lokasi, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening. Para bupati yang bertindak sebagai pengelola danau, hadir untuk memaparkan secara gamblang realitas yang terjadi dalam mengelola danau di wilayahnya, termasuk terkait isu karakteristik, masalah, dan pengelolaan danau yang berbeda.

Penyelenggaraan lokakarya pengelolaan danau memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi isu-isu penting dalam pengelolaan danau. Kedua, mendapatkan solusi penanganan, mulai dari perencanaan, kelembagaan, dan regulasi untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan. Ketiga, membangun koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

"Hasil yang diharapkan dari lokakarya pengelolaan danau berkelanjutan ini adalah memberikan pijakan dalam penyusunan kebijakan, serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan danau di Indonesia ke depan," katanya.

Diharapkan kebijakan tersebut dapat memperkuat perencanaan, kelembagaan, dan regulasi dalam pengelolaan danau di Indonesia mendatang.

Diketahui, pengelolaan danau  telah menjadi komitmen berbagai negara dalam upaya menyelamatkan keberlanjutan fungsi ekosistem yang saat ini kondisinya dinilai semakin memprihatinkan.

Terkait dengan hal tersebut, World Lake Conference (WLC) ke-16 yang diselenggarakan di Bali, November 2016 lalu, merupakan salah satu forum internasional yang bertujuan untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan danau, pengembangan arah kebijakan operasional dalam rangka pemulihan kondisi danau, serta pengelolaan dan pemanfaatan danau yang seimbang antara konservasi dan ekonomi.

 



Sumber: Investor Daily