Dewan Pertanyakan Ingub yang Dikeluarkan Setelah Penataan Tanah Abang

Dewan Pertanyakan Ingub yang Dikeluarkan Setelah Penataan Tanah Abang
Sejumlah tenda pedagang kaki lima (PKL) berdiri di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 13 Maret 2018 | 22:12 WIB

Jakarta – Penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat hanya menggunakan dasar aturan dalam bentuk Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Tanah Abang. Hal itu diketahui setelah Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hukum DKI, Okie Wibowo diperiksa Polda Metro Jaya, Senin (12/3).

Okie memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang yang diperkarakan Cyber Indonesia.

Ia diperiksa sekitar enam jam dan ditanya dengan 27 pertanyaan. Dalam pemeriksaan itu, Okie hanya membawa dokumen pelengkap berupa Ingub DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penerbitan Ingub ini luput dari perhatian publik, terutama media. Berkali-kali awak media menanyakan dasar hukum penataan kawasan Tanah Abang, baik Gubernur DKI, Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno hanya menyatakan tidak melanggar aturan hukum apa pun.

Anehnya, Ingub ini diterbitkan pada 16 Februari 2018, sesudah satu setengah bulan dilakukan penutupan Jalan Jatibaru Raya pada 22 Desember 2017.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, ada dua kesalahan fatal yang dilakukan Anies dalam penataan kawasan Tanah Abang. Kesalahan pertama, membiarkan kebijakan penataan Tanah Abang digulirkan dengan menabrak sejumlah peraturan yang ada.

Kesalahan kedua, dilakukan penerbitan Ingub setelah kebijakan diberlakukan. Seakan-akan Ingub itu diterbitkan hanya untuk memuluskan penerapan kawasan Tanah Abang yang tanpa ada dasar hukumnya.

“Itu salah. Harusnya aturan itu diterbitkan sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan. Lha ini yang terjadi, kebijakannya diterapkan, baru aturannnya dikeluarkan,” kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (13/3).

Terlebih lagi, Ingub Nomor 17 Tahun 2018 sebagai produk hukum yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak disosialisasikan dengan baik. Terbukti masih banyaknya pihak yang tidak mengetahui ada dasar aturan yang melandasi kebijakan penataan Tanah Abang.

"Jangan-jangan Ingub itu dikeluarkan hanya karena keterkaitan dengan dipanggilnya Pemprov DKI oleh Polda," ujarnya.

Lebih aneh lagi, lanjutnya, tidak bisa sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan publik hanya didasarkan pada aturan berbentuk Ingub. Anies seharusnya dapat membedakan fungsi dari Ingub dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Ingub merupakan instruksi yang berlaku untuk internal pemerintah, sedangkan aturan untuk mengikat masyarakan umum secara luas mendefinisikan ketentuan yang dapat diatur secara luas.

"Jadi harus bedakan fungsi ingub dan pergub. Kalau ingub itu ke dalam. Kalau ingin mengikat masyarakat harus ada pergub. Ingub perintah gubernur ke SKPD saja," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE