MRT dan KAI Segera Tandatangani MoU Pemanfaatan Lahan

MRT dan KAI Segera Tandatangani MoU Pemanfaatan Lahan
Lenny Tristia Tambun / BW Jumat, 25 Mei 2018 | 12:55 WIB

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan segera melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait pemanfaatan lahan di Kampung Bandan sebagai stasiun dan depo MRT Jakarta. Lahan Kampung Bandan merupakan milik PT KAI.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, PT KAI telah memberikan dukungan resmi ke Pemprov DKI, berupa persetujuan memanfaatkan lahan Kampung Bandan untuk pembangunan MRT fase II, dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Kampung Bandan.

“Setelah mendapatkan persetujuan resmi, maka kita menindaklanjutinya dengan melakukan MoU. Jadi MoU adalah langkah berikutnya setelah mendapatkan persetujuan pada tahun lalu,” kata William, Jumat (25/5).

Ia mengharapkan, MoU tersebut dapat menjadi dasar perjanjian kerja antara PT MRT Jakarta dengan PT KAI. Sebab, rencananya, di atas lahan di Kampung Bandan seluas enam hektare dibangun depo dan juga kawasan transit terpadu (transit oriented development/TOD).

Setelah MoU ditandatangani, maka langkah selanjutnya, PT KAI dan PT MRT Jakata akan menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS). Perkembangannya saat ini, lanjutnya, masih dibahas mengenai kerja sama business to business (b to b) antara kedua belah pihak.

Hal ini dilakukan karena PT MRT Jakarta ingin memfasilitasi semua pihak untuk mendukung pembangunan MRT fase II ini.

“MRT ingin memfasilitasi semua pihak. Kita lihat bagaimana berjalan, arahan Pak Gubernur jangan sampai proses ini menghambat,” ujarnya.

Pembicaraan b to b ini, baik PT MRT Jakarta, PT KAI maupun swasta yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) di sekitar Kampung Bandan, diberikan hak untuk mengembangkan bisnisnya.

“Diberikan hak. MRT melakukan investasi. Membangun depo, membangun wajah kawasan jadi vibrant. Ada economic value akibat adanya stasiun MRT di situ. Membuat nilai kawasan berpotensi menjadi TOD. Kita sebenarnya ingin duduk bersama. Semua private sector yang punya HGB di situ ikut,” terangnya.

Dalam pembangunan stasiun, depo dan kawasan TOD, dibutuhkan lahan seluas 12 hektare. Dari total luas lahan itu, sebanyak enam hektare lahan dimiliki PT KAI, sedangkan enam hektare lainnya dimiliki banyak pihak ketiga.



Sumber: BeritaSatu.com