Pemprov DKI Gandeng Kemkop dan UKM Bantu Permodalan OK OCE

Pemprov DKI Gandeng Kemkop dan UKM Bantu Permodalan OK OCE
OK OCE Mart. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 12 September 2018 | 19:17 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI akan melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop dan UKM) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Penandatanganan MoU tersebut yang akan dilakukan besok, Kamis (13/9), untuk mendapatkan dana bergulir dari Pemerintah Pusat. Rencanya dana bergulir tersebut akan digunakan untuk membantu permodalan pengusaha UKM yang sudah tergabung menjadi peserta One Kecamatan One Central Enterpreneurship (OK OCE).

"Saya besok ke Surabaya, mau MoU dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai bantuan dana bergulir. Kan dana bergulir kita sudah ditutup sejak tahun 2015. Tapi di Kementerian masih ada. Saya mau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendapatkan dana bergulir bagi OK OCE,” kata Irwandi seusai rapat bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta, Rabu (13/9).

Irwandi mengatakan, langkah menandatangani nota kesepahaman dengan LPDB harus dilakukannya agar perkembangan usaha peserta OK OCE dapat bejalan dengan cepat. Karena kalau menggantungkan diri dari pinjaman dana Bank DKI, dinilainya sangat lambat pencairannya.

"Bank DKI kan lambat banget. Makanya dari LPDB nanti, kalau saya bisa dapat kan lumayan. Bisa Rp 5 juta sampai 10 juta untuk satu pedagang sebagai pinjaman modal usaha. Kalau untuk peserta OK OCE enggak gede-gede kok modalnya. Malah kalau dikasih Rp 25 juta bingung juga,” jelasnya.

Irwandi meyakini, dana bergulir yang dimiliki Kemkop dan UKM melalui LPDB dapat memberikan modal usaha kepada 1.000 pedagang OK OCE yang dinilai layak dan telah melalui tahap tujuh Pasti Akan Sukses (PAS).

Hingga saat ini, pelaku UKM yang menjadi peserta OK OCE sudah mengikuti pelatihan ada sebanyak 41.000 pengusaha. Namun yang baru menerima pinjaman modal dari Bank DKI baru mencapai 20 persen atau sebesar 8.200 pelaku usaha.

"Karena kalau tidak ada usahanya secara real, Bank DKI tidak bisa bantu. Itu masalahnya. Makanya kita bikin bazar sebanyak mungkin. Kita mau masukkan para peserta OK OCE ini ke Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara. Setelah itu, Bank DKI baru berani berikan pinjaman dana. Standar bank kan seperti itu. Tapi kalau ujug-ujug dibantu tapi enggak ada usahanya, enggak berani Bank DKI,” ungkapnya.

Sementara dana bergulir LPDB, syaratnya tidak seketat seperti pinjaman modal dari perbankan. Mereka tidak perlu melalui BI Checking seperti yang dilakukan perbankan lainnya bila ingin mencairkan pinjaman modal kepada nasabahnya.

"Kalau dana bergulir syaratnya lebih ringan, karena itni bantuan untuk UKM, bantuan permodalan. Tetapi harus punya usaha, hanya tidak seketat perbankan. Kalau bank kan harus ada BI checking, kalau kementerian kan enggak harus,” paparnya.

Irwandi mengakui, dulu Pemprov DKI pernah mengucurkan dana bergulir bagi pelaku UMKM. Hanya saja, dana tersebut menghasilkan tunggakan yang tak terbayarkan cukup besar, senilai Rp 120 milliar. Hal ini yang menjadi audit BPK selama tiga tahun berturut-turut.

"Karena tunggakannya besar, akhirnya dana bergulir dihapuskan dari APBD DKI,” tukasnya.



Sumber: BeritaSatu.com