Jokowi Dinilai Sebagai Kepala Daerah dengan Pemerintahan Efektif
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Dinilai Sebagai Kepala Daerah dengan Pemerintahan Efektif

Rabu, 6 Maret 2013 | 18:56 WIB
Oleh : WIN / B1

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi dinilai menjadi contoh satu di antara kepala daerah yang mampu menjalankan pemerintahan yang efektif. Jokowi, terutama saat menjabat Wali Kota Solo, mampu mendelegasikan wewenang dan tugasnya dengan baik kepada partnernya yakni Wakil Wali Kota. Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti.

"Sebagian besar kepala daerah berkonflik dengan wakil kepala daerah berkonflik dengan wakil kepala daerah pasangannya di tengah masa jabatan. Hal itu terjadi, di antaranya, karena wakil kepala daerah merasa tidak diberi kewenangan oleh sang kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, sebagian besar kepala daerah pun cenderung bekerja sendirian tanpa berbagi tugas dengan sang wakil," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3).

Hingga kini menjabat Gubernur DKI, Jokowi dianggap tetap bertanggung jawab secara penuh atas tugas dan wewenangnya, tetapi sebagian didelegasikan kepada wakilnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjadi Gubernur DKI dan kepada FX Hadi Rudyatmo saat menjadi Wali Kota Solo.

"Supaya (pemerintahan) efektif, tidak mungkin ditangani sendiri semuanya, tapi ada pendelegasian wewenang. Tanggung jawab utama tetap penuh ada di kepala daerah, bukan di wakil," tambahnya.

Ramlan mencontohkan, hal yang sama juga terjadi pada Fadel Muhammad ketika menjadi Gubernur Gorontalo. Ia berbagi tugas dengan Wakil Gubernurnya meski tetap bertanggung jawab penuh atas pemerintahan.

Hasil dari efektivitas pemerintahan akibat pembagian tugas itu, kata Ramlan, Jokowi didukung mayoritas rakyat ketika kembali mencalonkan Wali Kota Solo di periode berikutnya.

"Jokowi mendapat suara 92 persen. Begitu juga dengan Fadel Muhammad yang saat periode kedua kepemimpinannya. Fadel didukung lebih dari 75 persen," ucapnya.

Ramlan menambahkan, efektivitas pemerintahan dapat diukur dari setidaknya dua hal, yakni kebijakan yang sesuai aspirasi rakyat serta program-program yang berhasil diwujudkan. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat sesuai aspirasi rakyat, seperti proyek-proyek pembangunan, dan lain-lain, programnya dapat diimplementasikan menjadi kenyataan, dirasakan oleh rakyat.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Masih Selidiki Potongan Tubuh Korban Mutilasi Tol Cikampek

"Setelah melihat foto tersebut ada keluarga yang melapor dan akan kami bandingkan DNA-nya".

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Premi Kartu Jakarta Sehat Naik

“Makanya saya agak keras, mari kita bantu selama satu tahun ini".

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Korupsi Pasien Kelas III, Izin Operasional RS Bakal Dicabut

RS yang melakukan korupsi terhadap biaya pengobatan pasien kelas III, terancam ditutup operasionalnya.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Ungkapkan Identitas Mutilasi, Sudin Kependudukan Butuh KTP Atau NIK Korban

"Sidik jari ada kendala, karena KTP tidak merumuskan sidik jari."

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

DKI Ditawarkan Bangun Trem

Rute yang diusulkan dalam pembangunan LRT tersebut adalah dari Kelapa Gading sampai Kebayoran Lama.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Kantong Plastik Jangan Gratis!

Petisi yang berjudul "Carrefour, Hero, Hypermart dan supermarket lainnya: Kantong Plastik Jangan Gratis!" bertujuan tidak hanya agar masyarakat berpikir dua kali untuk menerima kantong plastik dari toko tetapi juga untuk membangun perhatian akan ketergantungan kita terhadap plastik.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Jokowi: Kelangsungan JPO Eskalator Tergantung Perilaku Penggunaan Masyarakat

"Kalau penggunaannya juga kita tidak tertib, paling sehari atau 2 hari mati nanti," kata Jokowi.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Dinas Kebakaran Beri Pelatihan bagi Warga

Gubernur DKI, Jokowi mengajak Dinas Kebakaran untuk memberikan pelatihan bagi warga untuk pengetahuan tentang kebakaran.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Jokowi Resmikan APTB Bogor-Rawamangun

Jarak tempuh Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway antara Bogor-Rawamangun.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013

Ahok Izinkan Bangun Mal di Pesisir Utara

Boleh bangun mal di pesisir pantai utara Jakarta asal melakukan reklamasi.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2013


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS