Pemkot Bekasi Desak Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kasus Tanah Bripka Madih

Jakarta, Beritasatu.com - Pemkot Bekasi mendesak Polda Metro Jaya terus menyelidiki dan meluruskan kasus tanah yang dipersoalkan anggota Provost Polsek Jatinegara, Bripka Madih dengan sejumlah warga Jatiwarna.

"Kami mendukung langkah-langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus lahan yang terus ramai di media masa maupun sosial. Keresahan warga atas alas hak tanah yang diakui Madih," ucap Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi kepada wartawan, Senin (13/2/2023).

Sementara itu Camat Pondok Melati, Heni Setiowati juga meminta agar kasus ini cepat rampung agar warga tak lagi dirugikan. Warga telah mengadu ke Kelurahan hingga tingkat Kecamatan dan kini pemerintah daerah setempat.

"Lewat laporan persoalan Bripka Madih hingga tingkatan satgas mafia tanah serta masyarakat yang juga melaporkan Madih. Secara nyata serta gamblang bahwa kami dukung segera diproses. Patok-patok, banner dan pos itu seperti pendudukan lahan. Sehingga masyarakat tidak lagi berkeluh kesah dengan kepengurusan sertifikat. Kami semua ingin kondusif," kata Heni.

Diberitakan, Polda Metro Jaya tak menemukan dugaan pemerasan oleh oknum penyidik seperti yang diungkapkan anggota Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih. Hal itu berdasarkan hasil konfrontasi antara Bripka Madih dengan mantan penyidik berinisial TG yang diduga memerasnya. TG adalah eks penyidik yang sudah pensiun. Dia saat itu menangani kasus yang dilaporkan ibu Madih tahun 2011 silam.

"Tidak ada (pemerasan). Jadi artinya setelah dikonfrontasi ya, mendasari konfrontasi kedua belah pihak langsung ya ini tidak dapat dibuktikan (dugaan pemerasan), saya rasa itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2/2023).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini