Rizky Noviyandi Ahmad, Pembunuh Anak Kandung Divonis Hukuman Mati

Depok, Beritasatu.com - Sidang putusan terhadap terdakwa Rizky Noviyandi Ahmad alias Kiki (30 tahun) digelar di Pengadilan Negeri Depok pada, Kamis (20/7/2023). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Kiki terbukti bersalah dan divonis hukuman mati.

Hakim ketua Ahmad Adib mengatakan, terdakwa Kiki memenuhi keseluruhan unsur 340 KUHP sebagaimana yang telah didakwaan pertama penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati," kata hakim dalam putusannya, Kamis (20/7/2023).

Putusan tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Majelis hakim menyebut menolak pledoi yang diberikan terdakwa.

"Pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti Pasal 340 KUHP akan tetapi yang terbukti Pasal 338 KUHP dikesampingkan dan dinyatakan ditolak," tukasnya.

Hakim menjatuhkan hukuman kumulatif terhadap Kiki. Selain dakwaan alternatif dan kumulatif, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terpenuhi, menimbang sebagaimana diatur dalam 340 KUHP dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan secara sah terbukti dan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan fisik dalam rumah tangga," tambahnya.

Menimbang dalam surat tuntutannya JPU pada 14 Juni 2023 terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua melanggar Pasal 340 KUHP dan melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menuntut terdakwa dengan pidana mati.

"Menimbang tuntutan pidana dari JPU, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga melakukan pembelaan atau pledoi pada 26 Juni 2023 bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 340 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum, akan tetapi lebih tepatnya melanggar 338 KUHP sehingga penasihat hukum meminta hukuman seringan-ringannya untuk terdakwa," tutupnya.