Diskusi Ahmadiyah dan Pemkot Bekasi Tanpa Solusi

Bekasi - Pemerintah kota Bekasi mengatakan bahwa segel Masjid Al-Misbah milik Ahmadiyah di Pondok Gede akan dibuka bila imam sholat Jumat dan khotib ditunjuk oleh pemerintah dan warga Ahmadiyah bersedia dibina.

Permintaan pemerintah kota Bekasi tersebut dinilai berlebihan dan berupaya mendikte Ahmadiyah.

“Ya jelas kami tidak mau, itu kan sama artinya dengan menyerahkan keimanan,” kata Firdaus Mubarik, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), pada beritasatu.com, Jumat (12/8).

Firdaus mengatakan kalau pemerintah kota Bekasi hanya sekedar ingin membina, maka mereka tidak keberatan.

“Kalau ulama-ulama MUI mendatangi masjid Ahmadiyah dan mengajarkan Islam yang benar versi mereka, buat kami tidak ada masalah, silakan saja selama mereka tidak melakukan kekerasan,” kata Firdaus. “Tapi kalau sudah mendiktekan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hal itu tidak bisa diterima.” lanjutnya.

Masjid Al-Misbah yang berlokasi di Jalan Pangrango perumahan Jatibening, Bekasi ini sudah tiga kali disegel oleh pemerintah kota Bekasi sejak Februari 2013. Pada penyegelan terakhir, pemerintah Bekasi memasang pagar seng di sekeliling masjid sehingga menutup akses bagi jamaah Ahmadiyah yang ingin melaksanakan ibadah dalam masjid dan juga menutup akses keluar bagi sekitar 30 jamaah Ahmadiyah yang masih bertahan di dalam masjid.

Meski dikritisi oleh berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, pemerintah kota Bekasi berkeras tidak mau membuka segel masjid. Polisi Pondok Gede juga menjaga masjid, menutup akses keluar masuk jamaah.

Firdaus mengatakan bahwa permintaan itu hanya basa-basi dalam dialog. Pengurus masjid menolak karena belajar dari pengalaman “operasi sajadah” tahun 2011. Menurutnya in adalah upaya pemaksaan kehendak.

“Waktu itu pemerintah Jawa Barat dibantu Pangdam Siliwangi melakukan perebutan masjid-masjid milik Ahmadiyah di Bandung, Cianjur dan Majalengka dengan mengambil alih Sholat Jumat Ahmadiyah. Ini juga yang diinginkan oleh walikota Bekasi.” tegas Firdaus.

Sampai pada akhir pertemuan, kedua pihak tidak bisa mendapatkan kesepakatan.