Arbi Sanit: Jegal Ahok Jadi Gubernur Adalah Kejahatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Arbi Sanit: Jegal Ahok Jadi Gubernur Adalah Kejahatan

Kamis, 16 Oktober 2014 | 11:04 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / MUT

Jakarta - Upaya Koalisi Merah Putih (KMP) yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk menjegal Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menurut Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit adalah sebuah pelanggaran hukum.

Karena, naiknya Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jegal Basuki jadi Gubernur itu melanggar UU Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu dinyatakan bila kepala daerah berhalangan tetap maka wakil kepala daerah naik menggantikan kepala daerah itu. Kalau DPRD mencegah Basuki naik jadi Gubernur DKI, maka itu sebuah kejahatan hukum karena melanggar hukum," kata Arbi kepada beritasatu.com, Kamis (16/10).

Basuki bisa melaporkan tindakan itu ke kepolisian untuk dilakukan proses perkara hukum. Kasus tersebut, menurut Arbi, bisa dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

"Basuki laporkan saja anggota dewan itu ke kepolisian. Nanti kasus ini akan dibawa ke MA," tegasnya.

Menurutnya, pengunduran diri seorang kepala daerah, telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Kemudian diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008). Dalam pasal 26 ayat (3) UU 12/2008 mengatur wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

"Jadi bila Jokowi berhenti sebagai Gubernur karena mengundurkan diri atas permintaannya sendiri, maka mengacu pasal 26 UU No. 12/2008, otomatis Basuki menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi sampai habis masa jabatannya yaitu sampai 2017," ujar Arbi.

Dalam pasal 50 huruf q UU No. 12/2008, diatur kewajiban kepala daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah di daerah lain. Aturan ini juga tertulis dalam pasal 58 huruf q UU 12/2008. Berdasarkan penjelasan pasal ini, pengunduran diri gubernur itu dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Lalu, keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi selambat-lambatnya pada saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Selain itu, dalam pasal 29 ayat (1) UU Pemda, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah itu berhenti karena meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan.

"Jadi, sesuai pasal 29, Jokowi sebagai Gubernur berhenti karena mengundurkan diri atas permintaannya sendiri," jelasnya.

Adapun mekanisme pemberhentian gubernur dari jabatannya dalam hal karena permintaan sendiri yaitu diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (3) UU Pemda.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Baru Dipajang, Instalasi Seni Sepatu di Kawasan Sudirman Jadi Sasaran Vandalisme

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta sedang menelusuri pelaku vandalisme di instalasi seni sepatu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Disdik Kota Bekasi Evaluasi Berjenjang PTM Terbatas

Pemerintah Kota Bekasi telah memulai PTM terbatas pada 1 September 2021 untuk jenjang sekolah nenengah pertama dan pada 6 September untuk murid sekolah dasar.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Pekan Ketiga Ganjil Genap Kawasan Puncak, 2.745 Kendaraan Diputar Balik

Petugas gabungan telah memutar balik 2.745 kendaraan pribadi yang memasuki kawasan Puncak Bogor, pada pemberlakuan ganjil genap pekan ketiga Sabtu (18/9/2021)

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Pemkot Bogor Siapkan Rp 37 Miliar untuk Renovasi Sekolah

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp 37 miliar untuk perbaikan sekolah yang rusak hingga berat pada 2022

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Anies Tuntaskan Vaksinasi Dosis Kedua Gunakan Astrazeneca

Anies Baswedan menuntaskan vaksinasi dosis kedua menggunakan vaksin Astrazeneca, setelah mendapatkan imunisasi dosis pertama pada 28 Juni 2021.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Belum Ada QR Code PeduliLindungi, Kota Tua Belum Dibuka untuk Berolahraga

Kawasan Kota Tua di Jakarta Barat belum dibuka untuk masyarakat berolahraga karena pengelolanya masih menunggu QR Code PeduliLindungi dari Pemprov DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Jumlah Pengunjung TMII Capai 2.000 Lebih pada Akhir Pekan

Jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, mencapai 2.000 lebih wisatawan pada akhir pekan, Sabtu (18/9/2021)

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Pemprov DKI Jakarta memberhentikan dengan tidak hormat PNS di bagian staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Tri Prasetyo Utomo.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Kakorlantas Polri Apresiasi Ganjil Genap Puncak

Kakorlantas Polri, Irjen Istiono apresiasi kolaborasi antara Pemkab Bogor, Polda Jabar, Polres Bogor, dan TNI dalam uji coba penerapan ganjil genap.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Kendaraan dengan Knalpot Bising Paling Disasar Polisi Saat Crowd Free Night

Polda Metro Jaya menerapkan kebijakan CFN di empat lokasi di Jakarta, yakni di Kemang, Sudirman, Thamrin, dan Kawasan SCBD, setiap akhir pekan.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings