Juru Sita dan Kuasa Hukum Berhasil Eksekusi Lahan Sengketa Pomal TNI AL

Juru Sita dan Kuasa Hukum Berhasil Eksekusi Lahan Sengketa Pomal TNI AL
Tim juru sita dari PN Jakarta Utara memberikan dokumen surat perintah atas proses eksekusi lahan sengketa seluas 20,5 hektar kepada salah satu komandan regu pasukan TNI AL, Jakarta Utara (Rabu, 14 Jan 2015 pagi) ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Barus )
CR / CAH Rabu, 14 Januari 2015 | 22:05 WIB

Jakarta - Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara bersama kuasa hukum almarhum Sumardjo mengklaim berhasil melakukan proses eksekusi lahan sengketa Polisi Militer TNI AL yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, RW02, 03, dan 05, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (14/1). Indikator keberhasilan tersebut yakni dari pembacaan berita acara di tanah yang tereksekusi dan penandatanganan oleh saksi-saksi yang dilakukan oleh tim juru sita dan kuasa hukum pemohon.

Ngatino selaku kuasa hukum Sumardjo, mengatakan ia bersama juru sita PN mendatangi Jalan Perintis Kemerdekaan dengan membacakan penetapan dan berita acara dekat batas tanah sengketa yang dipisahkan dengan kali Sunter.

“Kami menyatakan eksekusi ini berhasil, karena inti dari eksekusi adalah pembacaan penetapan, kemudian pembacaan berita acara eksekusi, dan penandatanganan berita acara oleh saksi-saksi,” ujar Ngatino, Rabu (14/1) sore di ruang rapat PN Jakarta Utara.

Ngatino membandingkan proses eksekusi tersebut dibandingkan dengan tahun 2011 lalu dimana eksekusi pada tahun ini dianggap berhasil. “Kalau tahun 2011 sebelum kami membacakan, juru sita kami justru dikeroyok oleh massa dan akhirnya pembacaan dibatalkan, namun pada tahun ini proses pembacaan berjalan lancar dan proses eksekusi dianggap sah secara hukum” kata Ngatino.

Terkait pengosongan dan pembongkaran bangunan yang berdiri di tanah sengketa, Ngatino menjelaskan tindakan tersebut belum dilakukan dalam waktu dekat. “Itu nanti saja, karena di berita cara sudah dijelaskan teknisnya, dan nanti diterapkan kepada kami sebagai pemohon dengan meminta aparat kekuasaan lainnya,” lanjut Ngatino.

Menurut Ngatino, apabila sebuah lahan dalam proses penyitaan, maka seharusnya tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan apapun di lokasi tersebut. “Apalagi ini pembangunannya menggunakan uang negara, maka sudah terjadi pelanggaran dalam proses tersebut,” tandas Ngatino.

Sementara itu, Wakil Panitera PN Jakarta Utara, Supyantoro Muchidin, selaku juru sita dari PN Jakarta Utara, mengatakan atas dasar pembelajaran pengalaman eksekusi pada tahun 2011 lalu dimana eksekusi tidak berhasil karena terjadi bentrokan dan tidak kondusif di titik Jalan Boulevard Bukit Gading Raya. Maka ia memutuskan tim eksekusi dibagi menjadi dua kelompok, yakni satu di Jalan Perintis Kemerdekaan dan satu lagi di Jalan Perintis Kemerdekaan.

“Sesuai dengan alamat lokasi bidang tereksekusi di Jalan Perintis Kemerdekaan, kami mendekat ke tanah tersebut, persis di hadapan lokasi tanah yang disengketakan dan disitulah kami bacakan ketetapan dan berita acara,” ujar Supyantoro.

Menurut Supyantoro, usai membacakan penetapan dan berita acara, ia bersama tim juru sita dan kuasa hukum sempat dikejar oleh pasukan TNI AL untuk menanyakan maksud pembacaan tersebut. “Ada beberapa juru sita kami yang diseret dan dipukuli, namun tidak sampai menyebabkan cedera serius hanya memar saja, adapula mobil yang kami gunakan hendak digulingkan oleh mereka,” lanjut Supyantoro.

Sumber: Suara Pembaruan