Ditawari Gabung Transjakarta Sejak Juni, Pengusaha Metromini Menolak

Ditawari Gabung Transjakarta Sejak Juni, Pengusaha Metromini Menolak
Ilustrasi Metromini yang berada di pangkalan. ( Foto: Istimewa )
Deti Mega Purnamasari / JAS Senin, 7 Desember 2015 | 09:26 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah menawarkan sejak bulan Juni 2015 kepada para pengusaha Metromini untuk segera gabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sayangnya pemilik Metromini justru menolak tawaran Pemprov DKI tersebut.

Menurut Basuki, tawaran ini diajukan kepada Metromini agar terkoordinasi dengan baik mulai dari sistem pembayaran yang menggunakan rupiah per kilometer layaknya Transjakarta, kondisi bus yang lebih layak, hingga sopir yang mendapat gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

“Kami sebenarnya telah menawari Metromini dari bulan Juni. Ini kan perorangan, kami tidak temukan Metromini pemiliknya siapa karena perusahaannya semua ngotot. Makanya waktu itu saya tawarkan sudahlah yang penting perorangan pun tidak dirugikan, Anda gabung saja dengan Transjakarta kami bayar rupiah per kilometer,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (7/12).

Penawaran tersebut dilakukan, kata Basuki, karena sudah bukan rahasia lagi jika Metromini sering ngetem untuk mengejar setoran, kebut-kebutan di jalan yang membuat penumpang resah demi setoran pula, bahkan sopir yang tidak memiliki SIM karena merupakan sopir tembak. Belum lagi di lapangan banyak oknum Dinas Perhubungan (Dishub) sendiri yang mendapat setoran agar bus tak layak itu tetap beroperasi.

“Ini memang semua satu set. Kir mobil juga nyogok sebetulnya. Kita kalau mau ngomong jujur, saat uji kir tidak ada (Metromini) yang lolos. Tapi kalau tidak lolos pun di lapangan tetap dipakai. Makanya saya tawarkan sudah rupiah per kilometer saja tapi masih banyak yang tidak mau,” katanya.

Basuki menjelaskan, sebagai realisasi jangka pendek, saat ini pihaknya sudah mencabut trayek sebanyak 1.600 bus Metromini. Sayangnya ke-1.600 bus tersebut tidak bisa dibuang dan hanya bisa ditampung saja karena Pemprov DKI tidak memiliki hak untuk membuang atau menghancurkannya mengingat kepemilikannya yang perorangan. Akibatnya, tempat penampungan pun penuh dan bahkan saat ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung.

“Kalau bisa dapat hak, begitu dapat Metromini jelek, saya buang ke laut. Dia (pemilik Metromini) (gugat ke) PTUN. Malah 1.600 bus itu PTUN kami. Lucu tidak ini? Sudah jelas tidak lolos. Makanya saya bilang sama petugas kir, kalau tidak lolos tangkap saja. Nah kami tangkap di lapangan, dibawa ke parkiran tidak bisa dibuang,” ujarnya.

Meskipun sudah ada sebanyak 1.600 bus yang ditangkap, akan tetapi jumlah bus Metromini ada sebanyak 3.000 yang rata-rata tidak layak jalan. Oleh karena itu, Basuki pun mempertanyakan bagaimana Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI mengawasi bus-bus yang berada di bawahnya itu. Sebab untuk persoalan regulasi, katanya, pihaknya sudah menerapkan setegas mungkin.

“Pokoknya semuanya (Metromini tak layak) hapus. Makanya saya bilang, kita mau nampung kamu pinjamkan saya tempat lagi. Saya lagi cari tempat, 1.600 sudah dikandangin. Kalau sudah ada tempat kandangin semua. Dia gugat kami kok PTUN, kalau gugat ya gugat, saya ladenin,” katanya.

Ia juga sudah menyampaikan kepada PT Transjakarta supaya membeli bus yang banyak dan menggaji sopir dengan baik sesuai UMP. Sebab apabila bus lebih banyak, maka masyarakat pun akan beralih menggunakan transportasi yang lebih aman dan nyaman meski harga sedikit mahal, dibandingkan tetap menggunakan Metromini yang sudah tak layak.

Pihaknya juga menentukan trayek sendiri mengingat tidak boleh mengoperasikan bus dengan trayek yang sama seperti Metromini. Pasalnya jika mengoperasikan di trayek yang sama, maka dipastikan masyarakat akan tetap memilih bus yang lebih aman dan nyaman untuk digunakan.

“Jadi tidak ada toleransi buat Metromini semua, masalah tempat nampungnya sekarang. Saya bilang lebih baik orang Jakarta tidak ada bus. Saya sudah bicara berkali-kali sama mereka, apa tindakan jangka pendek? Saya sudah berhentikan kepala dinas dan wakilnya. Sudah ganti orang Dishub dan memasang orang di luar Dishub,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Minggu (6/12) kemarin terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api Commuter Line dengan Metromini jurusan Kota-Kali Deres di perlintasan Tubagus Angke, sebelum Stasiun Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Berdasarkan keterangan saksi, Metromini bernomor polisi B 1060 FD tersebut menerobos jalur perlintasan kereta api yang sudah tertutup. Akibatnya, Metromini itu pun tertabrak kereta dan terseret sejauh 200 meter dan menewaskan sebanyak 18 orang yang seluruhnya adalah penumpang Metromini. 

Sumber: Suara Pembaruan