Pemprov DKI Jakarta Akan Utamakan Penertiban Pasar Ikan Luar Batang

Pemprov DKI Jakarta Akan Utamakan Penertiban Pasar Ikan Luar Batang
Suasana Pasar Ikan Luar Batang di RW04 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara setelah pemberian Surat Peringatan pertama oleh Pemkot Administrasi Jakarta Utara, Rabu (30/3) siang. (Foto: Beritasatu.com/Carlos Roy Fajarta)
Carlos Roy Fajarta / CAH Rabu, 30 Maret 2016 | 17:01 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutamakan penertiban terhadap bangunan kios Pasar Ikan Luar Batang dan bangunan hunian warga di Aquarium. Ini akan dilakukan sebelum melakukan penataan terhadap bangunan di sekitar Masjid dan Makam Kramat Luar Batang‎, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Penataan kawasan hunian dan toko disekitar Museum Bahari dan Masjid Luar Batang merupakan upaya revitalisasi kedua obyek wisata tersebut sebagai salah satu destinasi wisata bahari dan religi . Ini dilakukan agar lebih mudah dikenali oleh masyarakat baik turis asing maupun turis lokal.

Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Rusdiyanto, mengatakan penataan akan dilakukan dalam lima zona, yakni Zona 1 yang mencakup kios yang ada di Pasar Ikan, Zona 2 mencakup area Dinas KPKP, Zona 3 adalah Kampung Akuarium.

"Untuk tahap penertiban pertama, kami akan melakukan penataan dari zona 1 hingga Zona 3. Kami meminta masyarakat yang ada di RW 04 tersebut untuk berkoordinasi dengan Camat, Lurah, dan pihak PD Pasar Jaya untuk dilakukan pendataan," ujar Rusdiyanto, Rabu (30/3).

Selama melakukan penertiban di tahap satu, pemerintah Kota Jakarta Utara juga akan menggodok dan melakukan pendekatan terhadap warga yang bermukim di Zona 4 dan Zona 5, yakni kawasan yang ada di sekitar RW01, RW02, dan RW03 atau disekitar Masjid Kramat Luar Batang.

‎"Kita akan terus melakukan sosialisasi dan pengkajian yang lebih komperehensif untuk menyukseskan penataan Kawasan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang, karena setiap harinya Kabag Hukum kami selalu mendapatkan minimal ada dua laporan dari warga melakukan class action ke PTUN Jakarta Timur atas rencana penertiban yang akan kami lakukan," tambah Rusdiyanto.

Dengan luas mencapai 5 hektare, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun lahan di kedua lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau dan pembangunan tanggul tanggul laut tipe A‎ atau National Capital Integrated Coastel Development (NCICD).‎

‎Sementara itu, Camat Penjaringan, Abdul Khalit, meyakinkan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan penertiban dan penataan di kawasan Masjid Luar Batang maupun Pasar Ikan.

"Tidak benar bila ada isu yang mengatakan kita akan membongkar Masjid Luar Batang, justru kami akan membuat agar akses ke tempat kramat tersebut lebih mudah diakses karena wisata religi tersebut sudah dikenal hingga luar negeri sekalipun," kata Abdul.

Ia menyatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk menyiapkan 5 lokasi Pasar yang dimiliki Pemprov DKI di wilayah Pejagalan, Pantai Indah Kapuk, Jembatan Lima, dan Pademangan. Sedangkan warga yang memiliki hunian akan dipindahkan ke Rusunawa Marunda, Rusunawa Rawa Bebek, dan Rusunawa Cibesel.

"Untuk yang di Masjid Kramat Luar Batang itu‎ yang dibongkar hanya bangunan yang berdiri di trase jalan dan di atas tanggul saja, sedangkan hunian yang ada di dekat Masjid tidak akan kami bongkar," janji Abdul.

Dari total 596 Kepala Keluarga yang tinggal di Zona 1 hingga Zona 3, ia menjelaskan yang statusnya pemilik dan memiliki KTP DKI Jakarta hanya sekitar 300 KK saja. Sisanya kebanyakan pengontrak dan tidak memiliki KTP atau KK DKI Jakarta.

‎Sementara itu, Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Ruddi Setiawan yang mengawal proses negosiasi dan komunikasi antara Pemkot Jakarta Utara dengan warga sekitar, mengatakan pihaknya mengerahkan 342 personil gabungan.

"Personil tersebut ada yang dari Satpol PP, TNI, dan BKO dari Polda Metro Jaya, sifat keberadaan anggota kami di lokasi hanya untuk menjaga agar suasana menjadi kondusif," kata Ruddi singkat.

Sumber: Suara Pembaruan