Temui Basuki, Djarot Bahas Nasib RAPBD DKI 2017

Temui Basuki, Djarot Bahas Nasib RAPBD DKI 2017
Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, saat mengikuti Sekolah Partai untuk calon kepala dan wakil kepala daerah yang digelar PDIP di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Selasa 6 September 2016. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / MUS Rabu, 14 September 2016 | 15:17 WIB

Jakarta - Sebelum meninggalkan Balai Kota untuk menghadiri acara Asosiasi Dosen Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), terlebih dahulu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Ia mengakui, pertemuannya dengan Basuki untuk membahas program Pemprov DKI ke depan, terutama nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI 2017.

Karena, bila nanti keduanya maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017, ditambah lagi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah bila terpilih jadi bakal calon wakil gubernur dari Koalisi Kekeluargaan, akan terjadi kekosongan tiga jabatan dalam Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, pembahasan anggaran ada ditangan Saefullah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. Lalu, penandatanganan pengesahan RAPBD akan dilakukan oleh Gubernur DKI.

“Kita ngomongin program ke depan. Salah satunya, RAPBD DKI. Iya, ini harus selesai,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/9).

Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan, ia bersama Basuki menargetkan RAPBD DKI 2017 dapat disahkan menjadi APBD DKI 2017 pada Desember ini. Dengan begitu, program-program unggulan Pemprov DKI yang tertuang dalam APBD DKI 2017 dapat langsung dilaksanakan pada awal 2017.

“Kita berharap Desember ini selesai, sehingga Januari program bisa jalan. Kan sudah mulai lelang-lelang nih sekarang, supaya Januari dan Februari bisa dieksekusi,” ujarnya.

Djarot mengharapkan, pengesahaan RAPBD DKI 2017 menjadi APBD DKI 2017 dapat dilakukan tepat waktu. Sebab, bila pengesahannya molor akan berakibat pada molornya pelaksanaan progam pembangunan Kota Jakarta.

"Pemerintah sama-sama ingin mempercepat pembangunan, sehingga Januari sudah bisa eksekusi program yang sifatnya infrastruktur, seperti pembangunan rusun dan pembangunan sekolah,” terangnya.

Saat ini, pembahasan RAPBD masih dalam tahap penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Pimpinan DPRD tengah mengkaji pembahasan KUA-PPAS oleh Badan Anggaran (Banggar), untuk kemudian disepakati oleh Basuki.

Ada pun, jumlah KUA-PPAS 2017 yang telah disepakati Banggar dan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 62,9 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan Rp 4,2 triliun dari APBD DKI 2016 senilai Rp 67,1 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com