PNS Depok Dilarang Gunakan Gas Elpiji 3 Kg
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PNS Depok Dilarang Gunakan Gas Elpiji 3 Kg

Rabu, 26 Oktober 2016 | 10:21 WIB
Oleh : CAH

Depok - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Depok diminta untuk tidak menggunakan gas elpiji tabung tiga kilogram atau gas subsidi pemerintah. ASN diharapkan memakai gas tabung ukuran 5,5 kilogram non subsidi.

"Rencananya tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda kami akan mendeklarasikan bahwa ASN harus gunakan gas elpiji non subsidi. Kami bersama DPC Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok akan memberikan Bright Gas 5,5 kilogram kepada perwakilan ASN sebagai bentuk simbolis bahwa ASN harus beralih dari penggunaan gas 3 kilogram ke Bright Gas 5,5 kilogram," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balaikota Depok, Jawa Barat, Selasa (25/10).

Dikatakan Idris, larangan ini dikarenakan para ASN kini tidak ada yang berpenghasilan Rp 1,5 juta. Sedangkan gas elpiji tiga kilogram ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan per bulannya Rp 1,5 juta.

"Gas subsidi ini untuk warga kurang mampu. Sedangkan saat ini, ASN Pemkot Depok telah berpenghasilan di atas Rp 2 juta. Jadi tidaklah tepat jika masih menggunakan gas subsidi," tutur Idris.

Menyoal tentang sanksi bagi ASN yang masih menggunakan gas subsidi, Idris mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pengawasan sedangkan sanksi menjadi ranah pemerintah pusat.

"Sanksi ada di Undang-Undang milik Pertamina dan juga pemerintah pusat. Kami serahkan kesana. Kami hanya mengawasi," kata Idris.

Tentang perlindungan konsumen yang kini telah menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat, Idris menuturkan bahwa seharusnya ada pemilahan bagian-bagian mana yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar dan mana yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada konsumen di Depok.

"Harus diposisikan secara jelas, dimana fungsi peran Pemkot Depok untuk mengawasi dan melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen," kata Idris kepada SP.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Kota Depok Athar Susanto mengatakan, deklarasi yang akan dilakukan bersama Pemkot Depok ini adalah dalam rangka mengantisipasi lonjakan pemakaian gas subsidi yang semakin meningkat. Ini akan menyebabkan kelangkaan gas bersubsidi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, wilayah lain seperti Jakarta telah melakukan hal serupa. Untuk itu, lanjut Athar, ini menjadi acuan bagi Kota Depok agar perlahan melakukan transisi bagi masyarakat yang masih menggunakan gas bersubsidi untuk beralih ke Bright Gas 5,5 kilogram.

"Untuk di Depok sendiri, bentuknya masih berupa imbauan, mungkin nanti ada kebijakan baru dari Pemkot. Kami dari Hiswana Migas berupaya memasok Bright Gas secukup mungkin untuk masyarakat yang akan beralih, agar tidak terjadi kelangkaan," pungkas Athar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

SBY dan Agus Harimurti, Oligarki Politik?

Oligarki di partai politik seharusnya tak ada lagi di level negara sebab sudah menyangkut kepentingan semua orang.

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2016

Mochtar Riady: Perbedaan Membuat Hidup Jadi Indah

"Jempol hingga kelingking tak ada yang sama. Tapi, justru karena perbedaan itu, kepalan tangan menjadi kuat."

MEGAPOLITAN | 26 Oktober 2016

Ruhut Sebut Ahok Warga Negara yang Taat Hukum

Kedatangan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri menunjukkan ketaatan hukum seorang warga negara.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Meilina-Kholik Jadi Kuda Hitam di Pilbup Bekasi

"Kabupaten Bekasi harus dipimpin pemimpin baru yang berkomitmen dan berani serta cerdas yang didasari atas kepekaan terhadap berbagai persoalan di masyarakat."

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Polisi Uji Senjata Api Ilegal Gatot Brajamusti

Polda Metro Jaya telah melakukan uji balistik senjata api (senpi) ilegal serta peluru yang disita dari kediaman tersangka Gatot Brajamusti.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

GMNI Dukung Pilgub DKI Bebas Isu SARA

Pelaksanaan Pilgub DKI harus menjadi ajang kontestasi dan adu gagasan.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Alumni GMNI Dukung Ahok-Djarot

GMNI menganggap pasangan ini sudah teruji dan terbukti berhasil memimpin DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Ahok Nomor Urut 2, Agus 1, Anies 3

Pengundian ini dilakukan dalam dua tahap, pertama pengambilan nomor antrian, kemudian nomor urut.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Pendukung Ketiga Pasangan Calon Penuhi Kawasan JIExpo

Pendukung dan relawan ketiga pasangan calon berlomba-lomba meneriakkan yel-yel dan nyanyian.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016

Sering Bentrok, Polres Metro Bekasi Evaluasi Pertandingan Sepakbola

Seringnya terjadi bentrokan antarsuporter bola, kepolisian menganggap lebih baik pertandingan sepakbola ditiadakan.

MEGAPOLITAN | 25 Oktober 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS