Plt Gubernur DKI Akan Konsultasikan Perubahan SKPD ke Ahok dan Djarot
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Plt Gubernur DKI Akan Konsultasikan Perubahan SKPD ke Ahok dan Djarot

Sabtu, 17 Desember 2016 | 17:50 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono menegaskan seluruh perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan dikonsultasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

"Nama-nama pejabat eselon yang akan kita promosikan serta yang akan dirotasi atau mutasi dalam rangka perubahan organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI, akan saya konsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur non aktif," kata Sumarsono dalam acara Media Gathering Wartawan Balai Kota DKI, Puncak, Bogor, Sabtu (17/12).

Konsultasi dengan Ahok dan Djarot, lanjutnya, untuk mendapatkan input atau saran dari keduanya. Karena Ahok dan Djarot pasti memiliki penilaian sendiri terhadap nama-nama yang diajukan tersebut. Saran dan masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan baginya untuk memutuskan sebuah kebijakan terhadap para pejabat eselon tersebut.

"Saya minta input lah kepada Pak Ahok dan akan Djarot. Saya kan enggak kenal semua pejabat eselon, apalagi eselon tiga dan empat. Untuk kepala dinas saya sudah punya nama-namanya. Tapi tetap harus saya minta saran kepada Pak Ahok dan Pak Djarot apakah mereka cocok dilantik menjadi kepala dinas. Tetapi yang memutuskan tetap saya," ujarnya.

Sebenarnya, selaku Plt Gubernur, ia bisa saja tidak meminta saran atau masukan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI non aktif, karena sesuai aturan ia mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan perangkat daerah serta melantik dan mengukuhkan.

Tetapi karena dalam menjalankan birokrasi ada kode etik pemerintahan, maka ia tetap harus berkewajiban mendatangi Ahok dan Djarot untuk berkonsultasi.

"Saya ingin orang-orang yang dilantik adalah orang-orang yang sudah dikoreksi mereka (Ahok-Djarot). Inilah etika dalam pemerintahan. Saya bisa otoriter, tapi saya lebih memilih tetap konfirmasi, konsultasi ke Ahok dan Djarot untuk meminta saran kepada mereka," terangnya.

Konsultasi dengan Ahok dan Djarot, akan dilakukannya setelah Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebab Perda tersebut tidak akan berlaku bila belum mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

"Dalam sepekan ini, saya harapkan Perda itu sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Jadi setelah Natal, proses konsultasi dapat dilakukan dengan Pak Ahok dan Pak Djarot," ungkapnya.

Sebelum proses konsultasi dijalankan, ia akan memanggil kepala dinas yang akan digeser. Ia akan memberikan penjelasan mengapa kepala dinas tersebut digeser atau dipindahkan.

"Nah hasilnya itu akan kita bawa ke Pak Ahok dan Pak Djarot untuk dikonsultasikan bersama. Pokoknya, kita cair saja lah," ucapnya.

Seperti diberitakan, dengan disahkannya Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemprov DKI akan melakukan perubahan organisasi perangkat daerah.

Dari 53 SKPD menjadi 42 SKPD. Untuk itu akan menghapuskan 1.060 jabatan struktural. Mulai jabatan eselon IVB sampai 1B. Awalnya ada sebanyak 5.998 jabatan. Kini hanya ada 4.938 jabatan saja.

Dengan dihilangkannya ribuan jabatan struktural tersebut, telah terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 151 miliar per tahun. Perubahan tersebut hanya terjadi di tingkat provinsi saja, sedangkan di tingkat kecamatan, kotamadya dan kabupaten tidak ada perubahan struktural sama sekali.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IBC Merawat Kebhinekaan dan Serukan Road Safety

Anggota IBC yang beragam mencerminkan Indonesia yang amat beragam dari Sabang hingga Merauke. IBC ingin bhinneka tunggal ika terus lestari.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

3 Januari, Plt Gubernur DKI Akan Lakukan Pelantikan Eselon Massal di Monas

Dengan adanya perda baru tersebut, maka jabatan struktural di DKI semakin mengurus menjadi 4.938 jabatan.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Japfa Foundation Dirikan RPTRA di Pejaten Timur

Japfa Foundation terpanggil untuk secara langsung turut berkontribusi menciptakan wilayah yang ramah terhadap anak dan keluarga.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Polisi Periksa Dora Pekan Depan

Proses hukum tetap berjalan dan penyidik berencana akan memeriksa Dora Natalia Singarimbun, Senin (19/12).

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Pemkot Tangerang Sambut Penghapusan Gerbang Tol Karang Tengah

Pemkot Tangerang menyambut baik rencana pemerintah pusat yang kembali menegaskan untuk menghapuskan transaksi di gerbang tol Karang Tengah.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Maafkan Dora, Pimpinan Sebut Aiptu Sutisna Besar Hati

Aiptu Sutisna memaafkan Dora Natalia secara langsung, Jumat (16/12).

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

200 Prajurit Bersihkan Sampah Ciliwung

Kegiatan memulung sampah dilakukan dalam rangka Hari Bhakti ke-71 Pasukan Pengamanan Pengawal Presiden.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Polisi: Ketua Lapangan FPI Jakpus Buron

Rudy Nurochman Kurniawan--ketua lapangan FPI Jakarta Pusat (Jakpus)--masuk daftar pencarian orang (DPO).

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Ahok-Djarot Harapkan Timnas Raih Kemenangan di Bangkok

Ahok-Djarot memberikan dukungan semangat bagi Tim Garuda Indonesia yang akan berlaga mempertaruhkan nama Indonesia di negeri Gajah Putih.

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016

Berdayakan Fungsi RT/RW, Pemkot Bekasi Naikkan Tunjangan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat berencana menaikkan tunjangan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

MEGAPOLITAN | 17 Desember 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS