Anies Ungkap Tiga Masalah Utama Swastanisasi Air

Anies Ungkap Tiga Masalah Utama Swastanisasi Air
Petugas melakukan perawatan di Intalasi air bersih PAM Jaya di Jakarta. ( Foto: BeritaSatu Photo / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 12 Februari 2019 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan ada tiga masalah swastanisasi air di Jakarta. Ketiga masalah tersebut telah merugikan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih.

Masalah pertama, Anies menilai perjanjian kerja sama (PKS) yang telah dibuat sejak tahun 1997 telah memberikan hak eksklusif kepada operator swasta. Dengan kata lain, setiap rencana pengembangan dan penambahan air baku yang dilakukan PAM Jaya harus seizin operator swasta.

"Masalah pertama, adalah perjanjian ini bermasalah. Adanya hak eksklusivitas. Untuk melakukan investasi terkait dengan pengelolaan air ini di dalam PKS harus seizin pihak swasta,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/2).

Hal itu terbukti, ketika Pemprov DKI melalui PAM Jaya mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk menambah jaringan sebesar Rp 1,2 triliun. Ternyata, keinginan itu harus pupus. Karena tidak dimungkinkan oleh peraturan.

"Karena hak itu ada di pihak swasta. Negara mau menambah saja harus minta izin kepada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat," ujar Anies.

Masalah kedua, tambah Anies, seluruh aspek pengelolaan air ada ditangan pihak swasta. Mulai dari penguasaan air baku, pengelolaan dan pengolahan air baku menjadi air besih hingga distribusi dan pelayanannya semua menjadi wewenang swasta.

"Sehingga, PAM Jaya sebagai perpanjangan tangan Pemprov DKI tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pengelolaan air bersih di Jakarta," tegas Anies.

Masalah ketiga, menurut Anies yang paling problematik, adalah di dalam PKS tersebut, negara ada memberikan jaminan keuntungan 22 persen kepada pihak operator swasta.

"Coba sederhananya begitu. Target tidak tercapai, tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini, angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya tidak tercapai. Tetapi negara berkewajiban membayar keuntungannya," terang Anies.

Dengan ketiga masalah ini, Pemprov DKI dihadapkan pada pilihan membiarkan masalah ini hingga akhir masa kontrak, tahun 2023. Bila pilihan itu yang diambil, maka warga DKI tidak akan merasakan penambahan pelayanan air yang serius. Sebab, swasta tidak akan mau melakukan investtasi lagi, mengingat waktu kontrak sudah mau habis.

"Karena itu, kami menyimpulan, ke depan, arah kita adalah pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta kepada Pemprov DKI. Dan saya akan menugaskan kepada Tim Evaluasi Tata Kelola Air mendampingi dan mengawal proses pengambilalihan ini. Nantinya, yang melakukan proses ini adalah PAM Jaya," papar Anies.

Sebab dalam PKS yang ada, perjanjian dilakukan antara PAM Jaya dengan kedua operator swasta. Dengan begitu, PAM Jaya harus melakukan pengambilalihan pengelolaan air seluruhnya. Mulai dari air baku, pengolahan, distribusi dan pelayanan. "Keempat aspek itu, insya Allah, kita akan kelola semua," tegas Anies.