Anies Ungkap 3 Masalah Swastanisasi Air

Anies Ungkap 3 Masalah Swastanisasi Air
Petugas melakukan perawatan di Intalasi air bersih PAM Jaya di Jakarta. ( Foto: BeritaSatu Photo / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 12 Februari 2019 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan ada tiga masalah swastanisasi air di Jakarta. Ketiga masalah tersebut telah merugikan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih.

Masalah pertama adalah perjanjian kerja sama (PKS) yang telah dibuat sejak 1997 telah memberikan hak eksklusif kepada operator swasta. Dengan kata lain, setiap rencana pengembangan dan penambahan air baku yang dilakukan PAM Jaya harus seizin operator swasta.

"Masalah pertama adalah perjanjian ini bermasalah. Adanya hak eksklusivitas. Untuk melakukan investasi terkait dengan pengelolaan air ini di dalam PKS harus seizin pihak swasta,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/2).

Perjanjian kerja sama tidak memungkinkan Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya melakukan penyertaan modal daerah, padahal pihaknya telah menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menambah jaringan air bersih.

"Karena hak itu ada di pihak swasta, negara mau menambah (modal, Red) saja harus minta izin kepada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat," ujar Anies Baswedan.

Masalah kedua, lanjut Anies Baswedan, seluruh aspek pengelolaan air ada di tangan swasta, mulai dari penguasaan air baku, pengelolaan dan pengolahan air baku menjadi air bersih, hingga distribusi dan pelayanannya. Pengelolaan seluruh aspek itu membuat PAM Jaya sebagai perpanjangan tangan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pengelolaan air bersih di Ibu Kota.

Masalah ketiga, menurut Anies Baswedan, paling problematik, yakni di dalam PKS tersebut, negara memberikan jaminan keuntungan 22 persen kepada operator swasta.

"Sederhananya begitu. Target tidak tercapai, tetapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Namun, hari ini, angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya tidak tercapai, tetapi negara berkewajiban membayar keuntungannya," terang Anies.

Koreksi Perjanjian
Oleh karena itu, langkah pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi sangat penting, karena bertujuan mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat pada masa Orde Baru. Selama 20 tahun perjalanan perjanjian itu, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai harapan.

Saat swastanisasi dimulai, cakupan layanan awal pada 1998 sebesar 44,5%. Ketika berjalan selama 20 tahun hingga 2018, hanya meningkat sampai 59,4%. Artinya, selama 20 tahun, peningkatan cakupan layanan hanya sebesar 14,9%.

Masih ada sisa target sebesar 20% hingga akhir masa kontrak pada 2023. Dalam waktu lima tahun, kedua operator swasta harus bisa memenuhi target 20% tersebut. Dengan kata lain, kedua perusahaan swasta harus bisa meningkatkan cakupan layanan air bersih di area pelayanan masing-masing sebesar 4% setiap tahun.

Anies Baswedan menilai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena selama 20 tahun, mereka hanya bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15% atau setiap tahun operator swasta hanya mampu meningkatkan cakupan layanannya sekitar 0,75%.

“Jadi keputusan tahun 1998 itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan air bersih itu kepada swasta. Sekarang, kita siap untuk mengambil alih dari swasta, dikembalikan kepada pemerintah,” tegas Anies Baswedan.

 

 

 



Sumber: BeritaSatu.com