P3RSI Kritisi Aturan Pengelolaan Rusun

P3RSI Kritisi Aturan Pengelolaan Rusun
Sekjen P3RSI, Danang Surya Winata (kanan), bersama Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, di Jakarta, Kamis (28/2/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Feriawan Hidayat )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 28 Februari 2019 | 23:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta mengenai pengelolaan rumah susun (Rusun).

Sekjen P3RSI, Danang Surya Winata, mengatakan, pihaknya tidak dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai kebijakan pengelolaan rusun.

"Kami tidak dilibatkan untuk memberikan masukan. Ketika aturan dikeluarkan, banyak pasal-pasal yang memberatkan bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS),” kata Danang dalam acara diskusi yang dihadiri Beritasatu.com, di Vio's Kitchen, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019) petang.

Danang mengatakan, P3RSI bersama Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) telah mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sesuai UU 20/2011 tentang Rusun didalamnya mengatur pengelolaan rusun diatur melalui peraturan pemerintah. Namun ternyata diatur melalui Permen PUPR 23/2018 serta dijabarkan Pergub DKI Jakarta 132/2018 sehingga sebenarnya tidak tepat secara substansi dan prosedur hukum," jelas Danang.

Menurut Danang, salah satu yang menjadi polemik dalam pergub tersebut menyangkut pengurus P3SRS harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tempatnya berdomisili. Padahal, sebagian besar penghuni memiliki KTP di tempat lain.

"Padahal, banyak dari penghuni dan pengurus rusun juga memiliki hunian di tempat lain. Dengan peraturan tersebut tentunya akan memberatkan pembentukan P3SRS," tegas Danang.

Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah ketentuan one man one vote. Padahal dalam satuan rusun, satu orang terkadang memiliki beberapa unit.

"Belum lagi ketentuan yang mengharuskan perubahan AD/ART setelah tiga bulan pergub diberlakukan. Hal ini tentunya memberatkan pengurus P3SRS yang sebagian besar merupakan pekerjaan sukarela dan tidak dibayar," tandas Danang.

Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Perusahaan REI DKI Jakarta, Amran Nukman, mengatakan, Pergub mengenai pengelolaan rusun berpengaruh terhadap pengelolaan rusun.

"Pengembang itu biasanya setelah seluruh unit terbangun akan diserahkan pengelolaannya kepada penghuni. Semakin cepat serah terima unit dilakukan, tentu semakin baik bagi pengembang,” kata Amran.

Namun, kata Amran, dengan adanya kebijakan ini dinilai akan menyulitkan pengembang dalam melakukan serah terima unit kepada konsumen.

"Polemik mengenai aturan pengelolaan rusun ini harus segera dicarikan jalan keluar bersama. Tentunya, kebijakan yang akan diambil harus dapat diterima oleh semua pihak," tandas Amran.



Sumber: BeritaSatu.com