Pemkab Tolak Berikan Uang, TPA Burangkeng Tetap Ditutup Warga

Pemkab Tolak Berikan Uang, TPA Burangkeng Tetap Ditutup Warga
Pertemuan tertutup antara Tim 17 dengan Pemkab Bekasi di ruang Sekda Kabupaten Bekasi, pada Rabu (13/3/2019) menemui jalan buntu. Pemkab Bekasi tidak akan memenuhi tuntutan warga Desa Burangkeng untuk mendapatkan dana kompensasi (uang tuani) atas TPA Burangkeng di wilayah permukiman warga. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Kamis, 14 Maret 2019 | 10:10 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menolak pemberian uang kompensasi kepada ‎warga terdampak tempat pembuangan akhir (TPA) Burangkeng. Hal itu ditegaskan, saat pertemuan antara Pemkab Bekasi dengan Tim 17, yang mewakili warga Desa Burangkeng, di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, pada Rabu (13/3/2019) kemarin.

"Kami melakukan WO (walk out) karena pemerintah daerah menolak memberikan dana kompensasi kepada warga Desa burangkeng," ujar salah satu anggota Tim 17, M Husein, kepada Beritasatu.com, Kamis (14/3/2019).

Dengan begitu, kata dia, warga Desa Burangkeng tetap menutup TPA Burangkeng‎ hingga Pemkab Bekasi memenuhi tuntutan mereka, mendapat uang kompensasi atas TPA Burangkeng yang ada di wilayahnya.

Senada dengan Husein, Ketua Tim 17 Ali Gunawan, bersikeras ‎tetap menyuarakan keinginan warga Desa Burangkeng untuk mendapatkan dana kompensasi dari Pemkab Bekasi. "Selama belum mendapatkan (dana kompensasi), TPA akan tetap ditutup warga," ujar Ali Gunawan.

Pertemuan dengan Pemkab Bekasi kemarin dihadiri Tim 17 bersama dengan delapan perwakilan organisasi perangkat dinas (OPD) yang dipimpin oleh Asisten Daerah (Asda) 3, Suhup.

Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Jalan KH Abu Bakar, ‎Tambun Selatan. Tampak sampah semakin menumpuk.

Pemkab Bekasi berupaya menjelaskan kepada perwakilan warga Desa Burangkeng, bahwa pemberian dana kompensasi, berupa uang tersebut, tidak diatur dalam undang-undang terutama UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terutama dalam Pasal 25 tentang kompensasi.

"Kompensasi yang diatur dalam UU itu, bukan berupa pemberian uang, tapi berupa ‎perbaikan infrastruktur, pemberian kesehatan, pemulihan lingkungan dan sebagainya," ujar Suhup, kepada wartawan.

Berdasar Pasal 25 tersebut, ‎kompensasi yang diatur pada ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan TPA. Ayat (2) kompensasi berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan serta kompensasi dalam bentuk lain (tidak ada aturan pemberian uang tunai).

Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) ketentuan lebih lanjut dari kompensasi itu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).

Dengan buntunya proses perundingan Tim 17‎ dan Pemkab Bekasi, warga bersikeras menutup TPA Burangkeng, tak ada lagi truk-truk sampah masuk ke TPA. Sementara itu, Pemkab Bekasi akan meminta aparat berwenang untuk membuka paksa "segel" yang ditutup warga Desa Burangkeng. Pasalnya, hingga hari ke-10 ini, terjadi penumpukan sampah di sekitar pasar tradisional, tempat pembuangan sementara (TPS) atau bahkan tempat pembuangan sampah liar semakin banyak di berbagai tempat.

Penumpukan sampah tak hanya terjadi di pasar-pasar tradisional, TPS yang sengaja dibangun untuk penampungan sampah sementara sudah semakin penuh. Juga, di sepanjang ruas jalan terdapat titik lokasi pembuangan sampah liar, seperti di Jalan Karang Satria, Tambun Utara.



Sumber: Suara Pembaruan