Razman Duga Ada Motif Politik di Balik Pergub Pengelolaan Rusun

Razman Duga Ada Motif Politik di Balik Pergub Pengelolaan Rusun
Ilustrasi Rumah Susun ( Foto: Antara/Galih Pradipta )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 19 Maret 2019 | 20:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik atas dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik terus bergulir. Meski banyak pemilik/penghuni rumah susun (rusun) dan apartemen yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mengecam.

Advokat kondang, Razman Arif Nasution, yang juga pemilik sekaligus penghuni Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Nomor 132 Tahun 2018. Menurut Rasman, Pergub ini tidak memberi solusi di tengah pro-kontra terhadap permasalahan rumah susun, tetapi membuat persoalan semakin memanas dan saling curiga antara sesama pemilik/penghuni dan pemilik/penghuni dengan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

"Selama ini, sebagian besar penghuni apartemen kami merasa tidak ada masalah. Aman-aman saja. Pak Anies harusnya jangan mendengar hanya sepihak. Pemprov DKI sebaiknya punya tim yang melihat langsung ke lapangan. Apa benar pengelola apartemen yang dikelola oleh seluruh penghuni sama sekali tidak ada masalah?” kata Razman dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga: Anies Diminta Tinjau Ulang Pergub 132/2018

Sebab faktanya, kata Razman, kepengurusan PPPSRS 'murni' pemilik di lapangan tidak seindah yang dibayangkan. Beberapa apartemen yang sudah lepas dari pengembang, pengelolaannya tidak lebih baik, bahkan ada jauh lebih buruk. Belum lagi kasus penggelap keuangan oleh pengurus PPPSRS, hingga modus-modus KKN dalam penunjukkan vendor-vendor.

"Saya tidak mau pengelolaan apartemen itu diurus oleh orang-orang yang tidak profesional membuat pengelolaan apartemen amburadul. Sekarang saja, setelah Pergub keluar gaji karyawan dan biaya operasional telat dibayarkan, karena dibekukan oleh ketua PPPSRS-nya," kata Razman.

Lebih jauh, Razman menduga ada motif politik di balik ketergesa-gesaan penerbitan Pergub tersebut. Sebab, diterbitkan dan diberikan tenggak waktu hingga Maret, yang diketahui mendekati hajatan nasional Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019.

"Saya menduga di balik ini ada aspek-aspek politis yang dapat digunakan sebagai dukungan suara pada Pilpres dan Pileg yang makin dekat. Karena memang isunya sangat populis. Kita ketahui penghuni apartemen di Jakarta jumlahnya jutaan. Itu sangat signifikan kalau suaranya diarahkan untuk kepentingan satu kelompok," tegas Razman.

Baca Juga: Pergub DKI 132/2018 Terus Disosialisasikan

Razman merasa heran, mengapa pada momentum mendekati hari H Pilpers dan Pileg Pergub ini dipaksakan. Tidak dari sebelum atau setelah Pilpres. Razman pun meminta, Gubernur DKI Jakarta tidak coba-coba bermanuver. Kalau terindikasi ada motif politik, Razman mengancam akan meminta agar pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk memeriksa kasus ini.

Selain itu, Razman juga mengingatkan oknum pemilik/penghuni yang sedang kasak-kusuk akan dibentuk Panmus. Bahwa tersebut tidak gampang. "Saya minta kepada teman-teman saya yang ingin membentuk Panmus untuk berfikir ulang jangan sembrono. Apartemen ini bukan milik kelompok, tapi milik bersama," tandas Razman.

Transparansi

Sementara itu, praktisi hukum properti, Erwin Kallo, menyayangkan dikeluarkannya Pergub ini tanpa kajian konprehensif. Salah satu point yang disoroti Erwin adalah one unit one vote (Pasal 28 (7) jo Pasal 36 (3). Pasal-pasal ini dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun, yakni mekanisme pemungutan suara berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) atau luasan unit apartemen.

"Kalau aturan ini dimaksudkan untuk mencegah developer ataupun pengelola untuk menjadi anggota PPPSRS, itu tidak tepat. Sebab rumah susun komersial atau apartemen ini harus dikelola pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik," kata Erwin.

Karena itu, Erwin meminta Proprov DKI tidak mempetakonflikkan antara developer versus penghuni. Siapa pun yang mengelola tidak masalah selama dilakukan secara transparan. Yang terpenting ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan iuran dari pemilik atau penghuni.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Erwin, harus menyadari jika dalam sebuah kawasan apartemen yang dihuni oleh ribuan orang. Jika ada beberapa penghuni yang tidak puas, lalu protes dan tidak bayar Iuran Penglolaan Lingkungan (IPL) tepat waktu, apa lalu harus diakomodasi dengan mengorbankan ribuan pemilik dan penghuni lainnya?

"Hati-hati, Pergub ini bisa menguntungkan oknum-oknum memang punya niat penguasai PPPSRS untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sebulan dana IPL yang terkumpul itu miliaran rupiah. Ini pasti sangat menggiurkan pihak-pihak tertentu. Jangan sampai Pergub ini merugikan mayoritas penghuni yang selama ini tidak bermasalah," tegas Erwin.

 



Sumber: BeritaSatu.com