PSI DKI: Tidak Lapor LHKPN, Kok Mau Urus Anggaran?

PSI DKI: Tidak Lapor LHKPN, Kok Mau Urus Anggaran?
Ilustrasi LHKPN ( Foto: dprd.surabaya.go.id )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 6 April 2019 | 09:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lewat, yakni pada 31 Maret 2019 lalu. Namun, di tingkat legislatif DPRD DKI Jakarta, masih banyak anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan LHKPN. Beberapanya disinyalir sibuk mengurus kampanye dan sedang proses mengumpulkan bukti kepemilikan.

Menanggapi itu, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Andi Anggana, menilai, minimnya laporan LHKPN dari para anggota DPRD DKI jadi bukti lemahnya transparansi keuangan yang diterima pejabat. Hal tersebut, kata Andi, juga bentuk ketidakpatuhan atas sistem tranparansi.

“Ini soal kepatuhan dari sistem yang berlaku. Jika soal laporan harta kekayaan saja tidak bisa transparan, bagaimana mau mengurus anggaran DKI Jakarta?,” ujar Andi di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Andi mengatakann berdasarkan data dari Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada Minggu (31/3/2019), yang dikutip media, cuma 50 anggota DPRD DKI yang melaporkan. Sisanya yang berjumlah 114 anggota yang wajib melapor, belum lapor LHKPN.

“Kita harus memberikan sanksi sosial bagi mereka yang menyepelekan pelaporan LHKPN. Ini bukti bahwa mereka tidak ingin diketahui laporan harta kekayaannya, padahal mereka pejabat publik. Ini patut dipertanyakan," kata dia.

Politisi PSI ini mengatakan tidak patuhnya seorang pejabat publik dalam melakukan LHKPN menggerogoti integritas individu pejabat itu. Tolak ukur pejabat yang berintegritas, tambah mantan jurnalis ini, ukurannya mengabarkan pada publik terkait segala pemberian negara dalam bentuk apa pun kepada pejabat serta aset dan kekayaan pejabat itu.

“Jika melapor saja tidak dilakukan, integritas mereka dipertanyakan,” kritiknya.

Andi menilai ke depan harus ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. “Kita mesti berikan sanksi. Sifatnya bisa dilaporkan pada publik, bahwa pejabat ini, dengan nama ini, tidak melaporkan. Agar masyarakat tahu, wakilnya ternyata tidak taat. Kami juga imbau pada seluruh partai yang kadernya jadi pejabat publik agar menekan mereka dengan sistem di partai agar mau melaporkan LHKPN," pungkas Andi. 



Sumber: BeritaSatu.com