Pemprov DKI Diminta Percepat Revitalisasi Bantargebang

Pemprov DKI Diminta Percepat Revitalisasi Bantargebang
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. ( Foto: Antara )
Mikael Niman / BW Selasa, 9 April 2019 | 14:21 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemprov DKI dan pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang harus segera mengambil langkah-langkah terencana dan komprehensif untuk merevitalisasi TPST Bantargebang.

Kapasitas TPST Bantargebang yang menampung sampah 7.500-8.000 ton per hari tak seluruhnya dapat diolah menjadi kompos maupun menjadi energi listrik.

Bahkan, para pemulung yang jumlahnya mencapai 6.000 orang hanya mampu mengurangi sampah anorganik sekitar 25%-30% saja.

Selebihnya, sampah yang tak diolah ‎ataupun sampah anorganik yang tak terbawa oleh pemulung, makin menumpuk di lokasi TPST Bantargebang. Luas lahan TPST pun tak bertambah, hanya 110,3 hektare.

Untuk mengatasi permasalahan sampah yang makin banyak dan meninggi, Pemerintah Provinsi DKI bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kemristek Dikti membangun pilot project pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) teknologi thermal atau semacam insinerator kapasitas 100 ton/hari.

"Namun, kapasitas produksi olah sampahnya masih kecil yakni 100 ton/hari. Coba bandingkan dengan volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang? Mestinya, membangun dengan skala pengolahan sampah yang lebih besar yakni berkapasitas 1.500-2.000 ton/hari," ujar Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)‎, Bagong Suyoto, ‎Selasa (9/4/2019).

Bagong Suyoto menjelaskan, revitalisasi yang dimaksud adalah melakukan redesain dan kajian daya tampung. Lalu, melakukan perluasan lahan. "Selain itu, perlunya pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala besar dan masif, seperti composting yang lebih besar, daur ulang plastik, wood recycling, metal and glass recyling, waste to material (WtM), dan sebagainya," imbuhnya.

Dengan adanya program revitalisasi itu, diharapkan dapat mengolah dan mengurangi sampah secara signifikan. Pada lima tahun pertama dapat mengurangi sampah hingga 50% dari total sampah yang masuk TPST. Lalu, lima tahun kedua dapat mengolah dan mengurangi hingga 70%.

"Pemprov DKI dengan dukungan Pemerintah Pusat harus fokus pada revitalisasi TPST Bantargebang. TPST Bantargebang harus dirancang menjadi Eco Industrial Park. Nantinya, TPST menjadi pusat pengolahan sampah multi-teknologi di Indonesia, bahkan dunia," ungkapnya.

‎Diperlukan upaya revitalisasi total, kata Bagong, karena sampai saat ini Pemprov DKI belum merampungkan pembangunan pusat pengolahan terpadu (ITF) di wilayah Sunter, Jakarta Utara. "Pemprov DKI berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan ITF atau TPST di sejumlah titik di Jakarta, tetapi itu tidaklah mudah," bebernya.

Menurutnya, pembangunan satu IFT yang memiliki kapasitas sekitar 2.200 ton dianggap belum cukup mereduksi sampah DKI‎.

"Upaya pengolahan dan pengurangan sampah di tingkat TPST Bantargebang belum signifikan, meskipun sudah ada sejumlah infrastruktur seperti pengomposan sampah organik, power house pemanfaatan gas sampah menjadi energi listrik. Serta ribuan pemulung yang mengurangi sampah anorganik belum signifikan untuk mengurangi sampah di TPST Bantargebang," tuturnya.

Di samping itu, kata Bagong, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang kini mengalami kemajuan. Dia memberikan contoh, tiga unit instalasi pengolahan air sampah (IPAS) kini telah dioperasikan selama 24 jam. Lalu, pengujian air lindi di saluran inlet dan outlet, pengujian terhadap sumber air (sumur) warga, koloni lalat dan serangga yang semakin berkurang.

"Selain itu, dilakukan penanam pohon sebagai green-belt terus berlangsung. Pembuatan taman sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Penataan sampah dan cover-soil sedang berjalanan. Pembangunan tempat pencucian kendaraan dan alat berat dan sebagainya," imbuhnya.

Keberadaan sumur pantau begitu penting untuk mengetahui tingkat pencemaran air tanah. Kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga sekitar menjadi perhatian utama. "Sumur pantau menjadi pekerjaan rumah dan Pemprov DKI akan merealisasikannya," tuturnya.

Pemprov DKI juga peduli terhadap warga sekitar dan Pemkot Bekasi. Setiap bulan, warga sekitar TPST Bantargebang mendapat uang bau Rp 270.000 per keluarga melalui bank.

“Per triwulan warga dapat mencairkan di bank BJB. Warga sekitar juga mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ke Puskemas terdekat di Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dan Bantargebang. Setiap kelurahan dapat dua unit mobil ambulans. Belum lagi warga sekitar dapat pelayanan air bersih dari sumur dalam. Pemkot Bekasi mendapat dana kemitraan setiap tahun," pungkas Bagong yang juga anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN).

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, masalah sampah adalah masalah nasional.‎ Di sisi lain, tempat pembuangan akhir (TPA) sulit mencari lahan baru dan memerlukan teknologi menyiasati pengelolaan sampah.

"PLTSa adalah proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres No 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan," ujar Hammam Riza‎, saat peresmian PLTSa di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Senin (25/3/2019) lalu.‎



Sumber: Suara Pembaruan