Head of Agreement Pengambilalihan Pengelolaan Air Bersih Belum Rampung

Head of Agreement Pengambilalihan Pengelolaan Air Bersih Belum Rampung
Teknisi Palyja memeriksa saluran air bersih. ( Foto: i )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 9 April 2019 | 14:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tampaknya pembahasan keputusan terkait pengambilalihan pengelolaan air bersih dari dua operator swasta yang menjadi mitra PAM Jaya, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), masih berjalan cukup alot. Terbukti dari belum rampungnya penyusunan Induk Perjanjian (Head of Agreement-HoA) antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menargetkan pembahasan dan penyusunan HoA rampung pada pertengahan Maret 2019 lalu. Namun, hingga memasuki pekan pertama April 2019, HoA tak kunjung rampung.

Sebelumnya, Anies menjanjikan akan mengumumkan hasil HoA pada Senin (8/4/2019). Namun, pada hari itu, agenda Anies kosong, sehingga wartawan pun kesulitan menagih janji dari Gubernur DKI tersebut. Ketika ditanya hari, Anies mengaku penyusunan HoA masih belum rampung karena masih ada beberapa hal yang dikomunikasikan dengan PAM Jaya.

“Nanti kita liihat dulu. Iya. Ini tadi saya komunikasi. Masih ada hal yang dibicarakan di PDAM DKI (PAM Jaya),” kata Anies seusai membuka Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Dinas Kesehatan DKI di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Ia belum bisa memastikan apakah hari ini sudah dapat diumumkan hasil dari HoA tersebut kepada publik karena terlebih dahulu ia akan memanggil semua pihak ke Balai Kota, baik itu, PAM Jaya, Palyja dan Aetra beserta Tim Evaluasi Tata Kelola Air DKI. “Nanti saya lihat kantor dulu. Saya panggil semuanya,” tukas Anies Baswedan.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menegaskan DPRD DKI akan menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PAM Jaya sebesar Rp 1,2 triliun bila pengelolaan air bersih sudah diambil ailh oleh Pemprov DKI.

“Kita akan setujui PMD PAM Jaya. Asalkan, pengelolaan air bersih sudah sepenuhnya ada di tangan Pemprov DKI,” tegas Prasetio.

Seperti diketahui, pada 11 Februari 2019, Gubernur DKI, Anies Baswedan yang menyatakan, Pemprov DKI memutuskan akan mengambil alih pengelolaan air bersih di DKI dengan menempuh jalur perdata. Tindakan perdata yang dimaksudkan adalah dilakukan pembahasan mengenai pengambilalihan pengelolaan air bersama dengan PAM Jaya dan dua mitra operator swasta. Yaitu, Palyja dan Aetra.

Hasil pembahasan ini akan dituangkan dalam bentuk Head of Agreement (HoA) atau Induk Perjanjian. Pembahasan ini ditargetkan harus rampung dalam waktu satu bulan dari saat keputusan itu diambil pada 11 Februari. Artinya, media Maret ini, HoA sudah disepakati bersama-sama antara PAM Jaya, Palyja dan Aetra.

Penyelesaian HoA dilakukan pada awal tahun, lanjut Anies, karena mempunyai konsekuensi fiskal. Kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam HoA ini akan berkonsekuensi pada anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Dijelaskannya, HoA adalah kesepakatan awal sebelum adanya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Di dalam HoA akan ada langkah strategi yang harus dilakukan PAM Jaya dan kedua operatornya untuk mengalihkan pengelolaan air bersih ke Pemprov DKI.



Sumber: BeritaSatu.com