Bantah Klaim KPK, Prasetio Sebut 50 Anggota DPRD DKI Sudah Lapor LHKPN

Bantah Klaim KPK, Prasetio Sebut 50 Anggota DPRD DKI Sudah Lapor LHKPN
Prasetio Edi Marsudi. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Rabu, 10 April 2019 | 07:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyesalkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tidak ada satu pun anggota DPRD DKI yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kenyataannya, hingga batas akhir di 31 Maret 2019, sudah ada 50 lebih anggota dewan yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

“Itu artinya, sudah ada setengahnya atau 50 persen dari total jumlah DPRD DKI sebanyak 106 orang, sudah melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Prasetio, Rabu (10/4/2019).

Keseriusan DPRD DKI untuk melaporkan LHKPN juga ditandai inisiatif Prasetio dengan mendatangi langsung kantor KPK pada 23 Januari 2019 lalu. Kemudian disusul dengan asistensi alias pendampingan yang digelar langsung staf KPK di gedung DPRD DKI pada 27 Maret 2019 kemarin.

“Kalau teman-teman di DPRD DKI butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN iya. Tapi kalau dikatakan tidak satupun yang melaporkan itu tidak benar,” ujar Prasetio.

Pendampingan itu pun, kata pria yang akrab disapa Pras, merupakan tindaklanjut atas surat permintaan asistensi yang dilayangkannya ke KPK pada 25 Maret 2018, atau dua hari sebelum pendampingan pengisian LHKPN elektronik yang digelar di gedung DPRD DKI.

Sekali lagi, Pras menyayangkan imbauan miring yang dilontarkan salah satu komisioner KPK yang melarang warga untuk memilih Caleg petahana karena tidak kooperatif melaporkan LHKPN. Ditegaskannya, semua warga negara punya hak untuk memilih seseorang calon yang dipercayai tanpa pengaruh siapapun.

“Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik,” ungkap Prasetio.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa hingga lewat batas waktu yang ditentukan, tidak ada satupun dari 106 pimpinan dan anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Disaat yang bersama ia juga mengimbau warga DKI untuk tidak memilih petahana yang tidak kooperatif melapor LHKPN.



Sumber: BeritaSatu.com