DKI Revisi Pergub, TOD MRT Belum Bisa Dilaksanakan

DKI Revisi Pergub, TOD MRT Belum Bisa Dilaksanakan
Penumpang menggunakan moda raya terpadu (MRT) Jakarta yang kini telah beroperasi secara komersial. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Rabu, 10 April 2019 | 09:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta belum bisa melaksanakan pembangunan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development-TOD). Bukan hanya dikarenakan belum diterbitkannya Peraturan Gubernr (Pergub) Panduan Rancang Kota (PRK) tetapi juga diakibatkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan merevisi Pergub Nomor 44 tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan TOD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI, Heru Hermawanto mengatakan seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dari tahun ke tahun, maka sebuah peraturan membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan tata kota yang ada di Jakarta. Termasuk Pergub Nomor 44 tahun 2017 pun membutuhkan penyempurnaan.

“Tiap pergub kan di dalam perjalanannya pasti ada kekurangan.  Kami menyusun pergub itu kan, tidak serta merta semuanya memahami masalahnya. Di dalam perjalanan, ternyata kita temukan ada hal-hal yang harus disempurnakan atau disesuaikan. Dan kita menerima banyak masukan,” kata Heru, Rabu (10/4/2019).

Dari perubahan tersebut dan masukan yang diterimanya, maka Pergub TOD harus direvisi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jakarta sebabai Ibu Kota Negara Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Ada peraturan lama atau baru yang akhirnya dilakukan revisi karena mengikuti perubahan yang terjadi di wilayahnya.

“Tidak mungkin dia bersikukuh pada aturan. Tidak pernah ada. Karena dunia ini dinamis,” ujarnya.

Seperti penataan kawasan yang paling krusial adalah penerapan Kawasan Berorientasi Transit atau TOD. Peraturan yang dikeluarkan daerah harus disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Sayangnya, Pemprov DKI terlebih dahulu mengalurkan aturan TOD yang telah ditetapkan dalam bentuk pergub dan diperkuat dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“TOD itu seperti apa? Pemerintah pusat mengeluarkan aturan TOD seperti apa? Pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan TOD terlebih dahulu dan ditetapkan dalam Perda RTRW,” terang Heru.

Dia melihat ada tumpang tindih aturan TOD. Setelah Pemprov DKI mengeluarkan aturan TOD, baru kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan TOD dengan menentukan titik-titik simpulnya. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat memuat ketentuan umum soal TOD.

Akhirnya, definisi dari TOD itu tanpa disadari berubah karena semua pihak berlomba-lomba minta TOD.

Seperti aturan TOD ada di dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) TOD hanya didefinisikan sebagai kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.

Sementara dalam Permen ATR/BPN No. 16/2017 tentang Pedoman Pengembangan TOD yang berada pada radius 400 meter hingga 800 meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi campuran dan padat dengan intensitas tinggi.

Sementara berdasarkan Pergub No. 44/2017 TOD adalah suatu konsep pengembangan kawasan yang berbasis di stasiun transportasi umum yang mengakomodir pertumbuhan baru menjadi kawasan campuran dengan radius 350 meter hingga 700 meter dari pusat kawasan melalui pemanfaatan ruang permukaan tanah, layang, dan bawah tanah.

Kawasan campuran yang dimaksud adalah kawasan pemukiman dengan aksesibilitas tinggi terhadap transportasi dimana stasiun menjadi pusat kawasan dengan bangunan kepadatan tinggi.

“Ini kan menjadi bias arahnya. Dari kementerian minta jangan buru-buru, pastikan aturan firm (kuat). Pemerintah pusat juga mengeluarkan aturan TOD, jadi tumpang tindih regulasi. TOD kita kan awalnya ditentukan dalam Perda RTRW. Apa yang disebut TOD sebenarnya kuncinya disana. TOD kita sudah ada sebelum TOD ramai. Bisa kebayangkan kalau semua kawasan dijadikan TOD, ya jadinya enggak ada TOD,” papar Heru.

 



Sumber: BeritaSatu.com